4 Fakta Dugaan Korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe hingga Dicekal ke Luar Negeri

Pencekalan terhadap Lukas Enembe untuk bepergian ke luar negeri dibenarkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Ada pun pencekalan tersebut berlaku mulai 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023. Namun, Nyoman tidak menjelaskan detail alasan lembaga yang dikepalai oleh Firli Bahuri tersebut mencegah Gubernur Papua Lukas Enembe ke luar negeri.

Dia hanya menyebut nama Lukas Enembe kini sudah masuk ke dalam sistem informasi manajemen keimigrasian. Sistem itu bakal menahan Lukas di bandara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas di seluruh Indonesia.

"Yang bersangkutan (Gubernur Papua Lukas Enembe) dilarang bepergian ke luar negeri selama masa pencegahan berlaku," kata Nyoman, dalam keterangannya dikutip Selasa, 12 September 2022.

KPK sendiri sampai saat ini belum memberikan memberikan keterangan terkait pencegahan ke luar negeri terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe tersebut.

Namun, diduga kuat pencegahan ke luar negeri terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe berkaitan dengan kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi yang sedang ditangani oleh lembaga antirasuah.

Sementara, beredar informasi bahwa Gubernur Papua Lukas Enembe diduga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi ini.

Penetapan tersangka terhadap Lukas diketahui dari pernyataan tim kuasa hukum Lukas, Stefanus Roy Rening. Roy menyebut Lukas dijerat dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi senilai Rp1 miliar.

Atas dugaan kasus korupsi yang menjeratnya, KPK meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir rekening Gubernur Papua Lukas Enembe.

"Iya (PPATK memblokir rekening Gubernur Papua) dan kami sudah koordinasi dengan KPK sejak beberapa bulan lalu," ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam keteranganya, Selasa (13/9/2022).

Namun, Ivan tak menjelaskan detail kasus apa yang tengah menjerat Lukas. 

Lukas Enembe, pria kelahiran 27 Juli 1967, resmi dicegah keluar dari wilayah Indonesia terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan pencegahan sampai dengan 7 Maret 2023.

"Yang bersangkutan dilarang bepergian ke luar negeri selama masa pencegahan berlaku," ujar Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kemenkumham I Nyoman Gede Surya Mataram, Senin (13/9/2022).

Setelah menerima permintaan pencegahan, Surya mengungkapkan Ditjen Imigrasi langsung memasukkan nama Lukas Enembe ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang terhubung ke seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di bandara, pelabuhan laut, dan Pos Lintas Batas Negara (PKBN) seluruh Indonesia.

Sehari sebelumnya, Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus mengatakan, alasan ketidakhadiran Gubernur Papua Lukas Enembe karena sakit, mengingat hingga kini kondisinya belum pulih betul.

"Kaki Gubernur Papua masih bengkak, sehingga sulit jalan dan pita suaranya juga terganggu," kata Rifai Darus.

Menurut Rifai, sejak kemarin kondisi Gubernur Papua tidak dimungkinkan untuk hadir memenuhi panggilan KPK hari ini.

"Namun Gubernur Papua berpesan menjadi Gubernur Papua selama 10 tahun, tidak pernah menerima satu persen pun uang dari pengusaha, selalu menggunakan APBD sesuai peruntukannya," ujarnya.