Buntut TNI Disebut Sebagai Gerombolan Ormas, Politikus PDIP Effendi Simbolon Dilaporkan ke MKD DPR

Dalam rapat kerja antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Komisi I DPR pada 5 September 2022 lalu. Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menyebut TNI sebagai gerombolan dan memecah belah Panglima TNI dan KSAD Dudung Abdurachman.

Rapat tersebut tidak dihadiri KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan memunculkan isu disharmoni di tubuh TNI, yang, salah satunya, disampaikan Effendi Simbolon. Effendi mulanya meminta rapat Komisi I DPR saat itu digelar terbuka, termasuk soal isu-isu aktual.

"Tapi ada apa di TNI ini perlu, gitu. Kalau perlu, setelah kita pembahasan anggaran, kita jadwalkan nanti malam, ya, kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, kepala staf, untuk membahas, kami banyak sekali ini temuan-temuan ini, yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan," kata Effendi 5 September 2022.

Dalam forum itu,politikus PDIP tersebut awalnya ingin mendapat penjelasan dari Andika tentang apa sebenarnya yang terjadi di tubuh TNI.

Pertanyaan itu terkait dengan temuannya soal insubordinary atau pembangkangan, disharmoni, serta ketidakpatuhan di internal institusi pertahanan negara tersebut.

Sebelumnya, Komisi I DPR RI menyoroti adanya informasi tentang hubungan yang tidak harmoni antara Panglima TNI dan KSAD. Komisi I bahkan meminta hal mengenai itu dirapatkan khusus pada malam ini.

Sebagaimana diketahui pada Senin siang ini, Komisi I DPR melakukan rapat membahas anggaran TNI. Dalam kesempatan itu, Dudung yang tidak hadir di rapat menjadi sorotan.

Effendi mengusulkan agar setelah rapat membahas anggaran, nantinya Komisi I bisa meneruskan rapat mengenai isu-isu aktual pada malam hari.

"Kita jadwalkan nanti malam ya kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat dengan Panglima TNI, kepala staf untuk membahas. Kami banyak sekali temuan-temuan ini yang insub ordinary, disharmoni, ketidakpatuhan," kata Effendi.

Akibat pernyataan Effendi Simbolon ini terkait TNI 'gerombolan' memicu protes dari para prajurit militer.

Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon mengungkap ada sejumlah bukti disharmoni antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman. 

Effendi mengatakan, disharmoni antara Andika dan Dudung ini merisaukan dan sudah lama terjadi sejak beda pandangan.

"Catatan yang kita peroleh verifikasi dan konfirmasi ke sumbernya memang cukup banyak merisaukan disharmoni Panglima dan Kasad khususnya. Ini kan enggak bisa dibiarkan," ujar Effendi.

Effendi belum mau mengungkap apa penyebab disharmoni tersebut. Kata dia akan disampaikan dalam rapat kerja Komisi I yang tengah dijadwalkan. Akan dihadirkan lengkap Andika dan Dudung. 

"Mungkin kalau nanti lebih detail pertemuan kita jadwalkan. Saya enggak mau juga berandai andai," ujar politikus PDIP ini.

Sejumlah masalah itu misalnya penetapan kebijakan. Sampai ada terkait orang yang bermasalah dalam hukum, dilindungi.

"Penetapan kebijakan, banyak sampai penetapan hukum banyak yang harusnya menjadi hal yang harus dikerjakan malah diprotect dilindungi," kata Effendi.

Selain itu Effendi menyoroti gagalnya anak Dudung masuk Akmil jadi masalah. Meski hal ini telah disebutkan Andika bahwa anak Dudung sudah masuk ke Akmil.

"Saya gatau masuk karena apa, tapi kalau masuk karena sebuah tekanan, sebuah diskresi sementara mengabaikan ketentuan apa iya seperti itu. Apa kemudian anaknya nyaman ke depan? Apa iya di negeri semuanya serba terbika seperti ini kita masih begitu," pungkasnya.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com