Demokrat Gelar Rapimnas Besok, Bahas Kenaikan Harga BBM

Presiden Jokowi Hadiri Rapimnas Partai Demokrat 2018 — Sejumlah kader saat menghadiri Rapimnas Partai Demokrat di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/3). Rapimnas Partai Demokrat yang bertemakan "Demokrat S14P!", membahas persiapan pemilu partai demokrat di 2019. (Liputan6.com/Angga yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, memanggil pimpinan DPP hingga wakil rakyat Demokrat dari seluruh Indonesia ke Jakarta untuk menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat 2022.

Rapimnas Partai Demokrat ini akan dilaksanakan pada hari Kamis-Jumat, 15-16 September 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

Menurut Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, dalam Rapimnas ini, Ketua Umum Partai Demokrat, AHY, juga akan membahas mengenai penyikapan lanjutan terhadap kenaikan harga BBM sebesar 33,3% di tengah daya beli masyarakat yang rendah.

“Demokrat selama ini secara konsisten telah menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM subsidi yang semakin mencekik rakyat,” kata Herzaky dalam keterangannya, Rabu (14/9/2022).

Herzaky menyebut banyak rakyat Indonesia yang terjerat dalam kemiskinan dan penggangguran akibat pandemi. Situasi ini belum membaik, tetapi Pemerintah menaikkan harga BBM dan mencabut subsidi kepada masyarakat.

“Maraknya demonstrasi yang dilakukan para mahasiswa, buruh, dan berbagai elemen masyarakat lainnya menolak kenaikan harga BBM yang meluas di berbagai pelosok negeri, menjadi perhatian besar juga bagi Partai Demokrat dan akan menjadi salah satu pokok bahasan dalam rapimnas,” kata Herzaky

Dengan hadirnya secara langsung para pimpinan Partai Demokrat menurut Herzaky, AHY berharap mendapatkan informasi yang terukur dan jelas mengenai situasi dan kondisi terkini yang dihadapi rakyat maupun aspirasi dari rakyat terhadap situasi terkini.

“Harapannya, Demokrat bisa terus bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan,” pungkasnya.

Setelah Pemerintah menaikkan harga BBM, beredar di media sosial pernyataan mengatasnamakan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang mengajak rakyat naik sepeda agar lebih irit. Benarkah? Yuk Cek Fakta!

2 dari 3 halaman

Jokowi Hitung Kenaikan Harga BBM Bikin Inflasi Melambung 1,8 Persen

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa situasi saat ini masih belum normal. Masih ada tantangan yang harus dihadapi sebagai dampak dari pandemi Covid-19, perang antara Ukraina dan Rusia dan lainnya. Semuanya itu mengakibatkan krisis pangan, krisis energi hingga krisis keuangan.

Di beberapa negara, harga bahan bakar minyak (BBM) sudah berada di angka Rp 17.000 per liter hingga Rp 30.000 per liter. Bahkan harga gas di Eropa naik 6 kali hingga 7 kali lipat dari kondisi normal.

Oleh karena itu, ia melihat langkah kenaikan harga BBM di Indonesia tidak bisa dicegah lagi. Subsidi BBM yang sudah membengkak ini tidak bisa dibiarkan terus membengkak. "Kita tahan-tahan saat itu subsidi BBM kita agar tidak membengkak lagi ternyata tidak bisa kita lakukan," ujar Jokowi, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9/2022).

Dia membeberkan sebelumnya subsidi BBM sebesar Rp 152 triliun kemudian naik 3 kali lebih menjadi Rp 502 triliun. Namun demikian diperkirakan subsidi BBM akan habis di Oktober 2022.

"Setelah kita lihat lebih detail itu kuota subsidinya hanya untuk 23 juta kl Pertalite dan 15,1 juta kl untuk Solar dan setelah dikalkulasi ini hanya bisa sampai pada awal Oktober. Kalau sampai akhir tahun sampai akhir Desember kebutuhan kita menjadi 29,1 juta kl untuk Pertalite da 17,4 kl untuk Solar ini estimasi akan kuran," jelas dia.

Oleh karena itu ada penyesuaian harga BBM, Jokowi meminta kepada jajarannya yakni provinsi kabupaten dan kota untuk ikut serta secara detail bersama pemerintah pusat membantu masyarakat yang terdampak karena kenaikan harga BBM ini.

"Saya kira bapak ibu sudah tahu semuanya, dan untuk membantu adanya kenaikan BBM ini saya minta bersama pemerintah pusat membantu yang terdampak," kata dia.

3 dari 3 halaman

Inflasi

Sementara itu, dirinya melihat akan adanya dampak terhadap inflasi yang diperkirakan akan tambah 1,8 persen. Akan tetapi dia berharap inflasi akan terkendali di bawah 5 persen.

"Oleh sebab itu saya minta gubernur, bupati, walikota agar daerah bersama pemerintah pusat kerja bersama-sama seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi Covid-19. Saya yakin Insya Allah bisa kita lakukan sehingga inflasi tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan dibawa 5 persen," tutur Kepala Negara.

Dengan catatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil sebanyak 2 persen digunakan untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan akibat dari penyesuaian harga BBM.

"2 persen bentuknya bisa Bansos, terutama pada rakyat yang sangat membutuhkan, nelayan misalnya harian menggunakan solar, ini bisa dibantu dengan mensubsidi mereka. Ojek misalnya ini juga menggunakan BB, bisa dibantu dari subsidi ini. Juga UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) bis ajuga dibantu dalam pembelian bahan baku yang naik karena kemarin ada penyesuaian harga BBM," kata dia.

"Transportasi umum juga bisa dibantu kenaikan tarifnya berapa aja dibantu, bukan total dibantu tetapi kenaikan tarif yang terjadi bisa dibantu lewat subsidi," tambahnya.