Mahfud Md Sebut RUU Perlindungan Data Pribadi Disahkan Bulan Depan

Hacker Bjorka mengklaim telah membocorkan dokumen-dokumen kepresidenan, termasuk surat-surat rahasia dari Badan Intelijen Negara (BIN). Hal ini pun menimbulkan polemik karena Hacker Bjorka berhasil membobol data pribadi sejumlah pejabat negara. Bjorka mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Jokowi alias Jokowi pada periode 2019- 2021.

Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan, pihaknya akan memprioritaskan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) pada saat paripurna terdekat nanti. Hal ini agar dapat melindungi data pribadi masyarakat.

"PDP saya lupa posisinya dimana ya sekarang, di pembicaraan tingkat I udah selesai belum? Oh ya pasti kalau sudah selesai akan menjadi prioritas di paripurna," kata pria yang akrab disapa Cak Imin di Gedung Parlemen DPR RI, Jakarta, Selasa 13 September 2022.

Menurut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa alias PKB ini, pembahasan terkait dengan kebocoran data ini akan secepatnya dibahas dalam rapat paripurna mendatang.

"Betul. Saya kira secepat mungkin paripurna terdekat. Tapi kita lihat agenda berapa buah, saya kira prioritas," ujarnya.

Cak Imin menegaskan, apabila pembicaraan dalam tingkat satu sudah selesai dilakukan. Maka, secepatnya ia akan mendorong untuk menggelar rapat paripurna terkait RUU PDP.

"Oh iya pasti kalau sudah tingkat I selesai, maka saya akan dorong cepat," tegasnya.

Sementara, Polri juga mulai menindaklanjuti terkait tindakan peretasan data sejumlah pejabat negara oleh hacker Bjorka dengan bergabung dalam tim khusus dari berbagai lintas kementerian dan lembaga sebagaimana instruksi Presiden Jokowi.

Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno alias Dave Laksono mengaku, sedang menunggu kerja dari tim cepat tanggap atau emergency response team bentukan pemerintah. Tim ini dibentuk usai maraknya serangan siber yang dilakukan Hacker Bjorka.

Hacker Bjorka mengklaim telah membocorkan dokumen-dokumen kepresidenan, termasuk surat-surat rahasia dari Badan Intelijen Negara (BIN). Hal ini pun menimbulkan polemik karena Bjorka berhasil membobol data pribadi sejumlah pejabat negara. Bjorka mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada periode 2019- 2021.

"Ya Presiden sudah bertindak dengan tepat yaitu membentuk tim reaksi cepatnya, nah justru ini yang kita tunggu, rancangan kerjanya apa. Karena namanya tim reaksi cepat, jadi dalam satu hari, dalam satu minggu, satu bulan itu sudah harus ada hasilnya," kata Dave kepada wartawan, Selasa 13 September 2022.

"Sudah harus diketemukan titiknya di mana, siapa pelakunya, bagaimana cara mengatasinya, untuk supaya jangan terus menerus ini kejadian," sambungnya.

Politikus Partai Golkar ini menyebut, dalam dua bulan terakhir ini sudah ada beberapa data yang mengalami kebocoran data yang dilakukan hacker. Namun, ia tak menjelaskan secara rinci data apa saja yang mengalami kebocoran tersebut.

"Kalau yang karakter Bjorka ini, ya kita enggak tahu, saya belum tahu secara pribadi ini. Apakah ini berasal dari Indonesia atau di luar, dan dia ini apakah ada motif lainnya, agenda terpisah atau hanya untuk mengungkapkan kelemahan-kelemahan dari sistem pengamanan jaringan internet kita," sebutnya.

Dengan adanya kebocoran data tersebut, hal ini menurutnya bisa dikatakan menunjukkan pertahanan negara yang lemah.

"Bisa dikatakan begitu (pertahanan lemah-red), karena ya dengan tercurinya data tersebut bisa berpotensi untuk melakukan hal-hal yang macam-macam. Jadi saya belum tahu persis data itu seberapa sensitif dan seberapa berharga," ungkapnya.

"Karena dengan berapa jumlah miliaran, hanya dijual puluhan ribu dollar. Jadi ya saya enggak tahu apakah data tersebut sangat sensitif dan bisa menyerang atau itu hanya data-data, ini yang harus dilihat," sambungnya.

Dengan sudah banyaknya kebocoran data, pemerintah diminta untuk bertindak cepat dalam menangani atau melakukan pengamanan jaringan.

"Akan tetapi disini pemerintah harus bertindak cepat, untuk melakukan pengamanan jaringan. Kalau misalnya terus-terusan begini, pasti akan mengganggu pertumbuhan ekonomi kita," ucapnya.

"Ya harapannya itu, namanya kan membentuk tim reaksi cepat ya, harus dalam satu hari, satu minggu ini sudah ada hasilnya, harus sudah kelihatan. Apa yang mau dikerjakan, dan sudah diketemukan titik permasalahannya dimana saja," ungkapnya.

Sebelumnya Pemerintah membentuk tim cepat tanggap atau emergency response team, usai maraknya serangan siber yang dilakukan Hacker Bjorka.

Tim ini berisi Badan Siber Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

"Perlu ada emergency response untuk menjaga tata kelola data yang baik di Indonesia untuk menjaga kepercayaan publik," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate usai rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 12 September 2022.

"Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri dan BIN utk melakukan asesmen-asesmen berikutnya," sambung dia. 

Nama Bjorka mulai jadi buah bibir ketika menjual 1,3 miliar data registrasi SIM prabayar yang berisi nomor handphone warga Indonesia di forum breached.to, pada 31 Agustus 2022. Sontak aksinya itu bikin geram warganet Indonesia yang khawatir menjadi korban kebocoran data.

Dalam unggahannya, Bjorka mengklaim data yang dimilikinya tersebut berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Namun, pihak Kominfo membantahnya. 

Hacker Bjorka pun terus melancarkan aksinya dengan menyerang pemerintah Indonesia. Meski akun Twitter dan saluran Telegram-nya telah hilang dari platform, ia tak berhenti. Bahkan Bjorka memperluas jaringannya dengan membuka saluran Telegram private dan akun Twitter baru.

Sejauh ini, Bjorka terpantau telah membocorkan data pengguna IndiHome, KPU, registrasi SIM prabayar, dan dokumen rahasia Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kini, ia juga rajin melakukan doxing (mengungkap data pribadi ke publik) terhadap sejumlah pejabat Indonesia melalui saluran Telegramnya.

Pejabat publik yang menjadi korbannya adalah Menkominfo Johnny G. Plate, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan. Lalu, Ketua Umum Partai Berkarya Muchdi Purwoprandjono, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Mendagri Tito Karnavian, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Data pribadi yang disebar Bjorka antara lain NIK, nama lengkap, nomor ponsel, nomor Kartu Keluarga, alamat rumah, pendidikan, golongan darah hingga nomor vaksin. Ulah Bjorka tentu membuat pemerintah Indonesia gerah, namun tak sedikit warganet yang kini mendukung aksinya menguliti para pejabat.

Pihak Istana Kepresidenan telah menegaskan tidak ada data apapun yang berhasil diretas pihak-pihak tidak bertanggung jawab. "Tidak ada data isi surat apapun yang kena hack," ujar Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono.

Namun, Menko Polhukam Mahfud Md tidak menampik adanya sejumlah informasi milik negara yang diretas Bjorka. Meski begitu ia tak ambil pusing, sebab hal tersebut bukan informasi rahasia.

"Saya pastikan itu (peretasan) memang terjadi, tapi tidak ada rahasia negara," kata Mahfud saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Senin 12 September 2022.

Mahfud menambahkan, laporan peretasan didapatnya dari Badan Siber Sandi Negara (BSSN) dan Deputi VIII Kemenko Polhukam. Menurut dia, data yang diretas adalah dokumen biasa dan terbuka.

"Itu bukan data rahasia karena bisa diambil dari sani-sini, cuma dokumen biasa dan terbuka, tapi itu (bocor) emang terjadi," Mahfud menegaskan.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com