Liputan6.com, Jakarta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta percepatan pencairan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) fasilitas kesehatan (faskes) TNI. Sebab, terkendalanya pencairan dana PNBP sebesar Rp 705 miliar tersebut sudah berdampak pada pelayanan kesehatan di faskes-faskes TNI.
"Dana ini sangat siginifikan bagi operasional faskes TNI. Kalau mengendapnya terlalu lama pelayanan kesehatan di faskes TNI juga terhambat. Kasihan itu prajurit-prajurit dan anggota keluarganya," jelas Moeldoko dikutip dari siaran persnya, Kamis (15/9/2022).
Baca Juga
Disisi lain, dia menyampaikan bahwa total klaim Covid-19 tahun 2021 sebesar Rp25,1 triliun. Dari jumlah itu, Kementerian Kesehatan sudah membayar Rp22,361 triliun untuk 3.928 rumah sakit.
Advertisement
Sementara itu, kata Moeldoko, sisanya sebesar Rp1,133 triliun masih dalam proses verifikasi. Menurut dia, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah memerintahkan agar klaim Covid-19 untuk 2021 segera dibayarkan.
"Arahan Presiden klaim COVID-19 untuk tahun 2021 harus segera dibayarkan. Dan tim sudah bekerja keras menjalankan arahan tersebut dengan baik. Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya," katanya.
Moeldoko pun meminta untuk klaim Covid-19 yang masih dalam proses verifikasi bisa segera diselesaikan. Hal ini agar tidak mengganggu operasional rumah-rumah sakit yang memberikan pelayanan terhadap pasien Covid-19.
"Kita harus memahami, bagi rumah sakit ini tidak mudah. Satu sisi mereka punya tanggung jawab sosial, tapi di sisi lain mereka juga harus melakukan tugas administrasi untuk kebutuhan verifikasi," ujar dia.
"Saya minta ini bisa dipermudah, dan beri kepastian kepada rumah sakit untuk pembayaran klaim COVID19 ini," sambung Moeldoko.