6 Fakta Terkait Pernyataan Effendi Simbolon Sebut TNI Seperti Gerombolan Ormas

Dalam rapat kerja antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Komisi I DPR pada Senin 5 September 2022 lalu. Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menyebut TNI sebagai gerombolan dan memecah belah Panglima TNI dan KSAD Dudung Abdurachman.

Rapat tersebut tidak dihadiri KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan memunculkan isu disharmoni di tubuh TNI, yang, salah satunya, disampaikan Effendi Simbolon. Effendi mulanya meminta rapat Komisi I DPR saat itu digelar terbuka, termasuk soal isu-isu aktual.

"Tapi ada apa di TNI ini perlu, gitu. Kalau perlu, setelah kita pembahasan anggaran, kita jadwalkan nanti malam, ya, kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, kepala staf, untuk membahas, kami banyak sekali ini temuan-temuan ini, yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan," kata Effendi, Senin 5 September 2022.

Dalam forum itu,politikus PDIP tersebut awalnya ingin mendapat penjelasan dari Andika tentang apa sebenarnya yang terjadi di tubuh TNI.

Pertanyaan itu terkait dengan temuannya soal insubordinary atau pembangkangan, disharmoni, serta ketidakpatuhan di internal institusi pertahanan negara tersebut.

Sebelumnya, Komisi I DPR RI menyoroti adanya informasi tentang hubungan yang tidak harmoni antara Panglima TNI dan KSAD. Komisi I bahkan meminta hal mengenai itu dirapatkan khusus pada malam ini.

Sebagaimana diketahui pada Senin siang ini, Komisi I DPR melakukan rapat membahas anggaran TNI. Dalam kesempatan itu, Dudung yang tidak hadir di rapat menjadi sorotan.

Effendi mengusulkan agar setelah rapat membahas anggaran, nantinya Komisi I bisa meneruskan rapat mengenai isu-isu aktual pada malam hari.

"Kita jadwalkan nanti malam ya kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat dengan Panglima TNI, kepala staf untuk membahas. Kami banyak sekali temuan-temuan ini yang insub ordinary, disharmoni, ketidakpatuhan," kata Effendi.

Akibat pernyataan Effendi Simbolon ini terkait TNI 'gerombolan' memicu protes dari para prajurit militer.

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan alias MKD DPR. Effendi dilaporkan karena menyebut TNI seperti gerombolan saat bicara masalah disharmoni antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kasad Jenderal Dudung Abdurachman.

Effendi dilaporkan oleh Ketua Umum DPP GMPPK Bernard D. Namang pada Selasa 13 September 2022.

"Salah satu kata yang kalimat yang tidak enak didengar yang membisa-bisa mengartikan lain adalah pernyataan beliau mengenai tentang TNI kayak gerombolan itu betul-betul entah nanti belakangan ini tapi bahasa itu betul-betul sangat miris dan tidak didengar lah dalam suasana yang masih kurang kondusif," ujarnya saat membuat laporan.

Ia mendorong Effendi meminta maaf kepada TNI atas pernyataannya tersebut. Karena pernyataan itu menyerang para prajurit di bawah.

"Kita hanya mengharapkan TNI selain TNI sudah dibilang kalau dari TNI terus mereka merasa risih gimana TNI dibilang kayak gerombolan nah ini ini yang saya minta supaya bapak Effendi Simbolon apa ya mohon maaf lah atas ucapannya itu kepada prajurit TNI di bawah itu," ujar Bernard.

Menurutnya, pernyataan Effendi telah melanggar etik sebagai anggota DPR.

"Yang dilihat di situ ya sudah melanggar kode etik sebagai anggota dewan di bagian kedua ya di bagian pertama juga dari bab dua bagian pertama tentang kepentingan umum serta di bab dua bagian kedua tentang integritas," jelas Bernard.

Sementara itu, laporan Bernard langsung diterima oleh Wakil Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam. MKD menerima laporan dugaan pelanggaran etik dan juga dugaan upaya penggiringan opini yang memecah belah Panglima dan Kasad.

"Dalam rapat tersebut, bapak Effendi Simbolon menyebut TNI kayak gerombolan. Hal ini melanggar kode etik bab II bagian ke-1, kepentingan umum Pasal 2 ayat 4 jo bagian kedua, integritas pasal 3 ayat 1 dan 4, serta pasal 4 ayat 1 dan Pasal 9 ayat 2, serta dugaan adanya upaya menggiring opini publik, memecah belah antara Panglima TNI dan KSAD. Bener pak ya?" kata Dek Gam menerima laporan.

MKD akan meneruskan laporan tersebut. Pihaknya akan mengagendakan rapat dan memanggil pelapor dan Effendi selaku terlapor.

"Bukti sudah kami terima ya pak. Baik pak laporannya sudah kami terima, kami segera akan mengadakan rapat secepatnya kami akan mengadakan rapat untum memanggil bapak dan teradu," jelas Dek Gam.

Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon menyampaikan klarifikasi terkait pernyataannya yang menyebut TNI seperti gerombolan ormas.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut mengaku, tak ada niat satu pun untuk tidak menghormati para prajurit TNI di Indonesia.

"Sejatinya, sejujurnya saya tidak pernah menstigma TNI gerombolan, tapi lebih kepada kalau tidak ada kepatuhan itu sepeti gerombolan," kata Effendi saat konferensi pers Fraksi PDIP, Rabu 14 September 2022.

Kerena itu Effendi Simbolon pun menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh prajurit TNI hingga punawirawa

"Dari lubuk hari terdalam saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyingung, meyakiti, tidaknyaman di hati para prajurit. Dari mulai tamtama hingga perwira bahkan hingga sesepuh yang tidak nyaman," kata dia.

Effendi juga menyampaikan maaf pada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung ABdurachman hingga Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa terkait pernyataannya yang menuai protes.

"Sekali lagi saya mohon maaf, kepada seluruh prajurit baik yang bertugas maupun purna, juga pada Panglima TNI saya minta maaf, juga kepada KSAD saya mohon maaf, juga KSAL," ucap dia.

"Saya mencintai TNI sesuai tupoksi saya, mencintai TNI tidak dengan Kemudian mengurangi hormat kita," sambung dia.

Effendi kemudian mengaku sebelum menyampaikan maaf ke publik, dirinya sudah menghubungi langsung Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Sataf ANgkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman. Namun, hanya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang membalas pesannya.

"Pak Dudung belum respons. Saya tanggung jawab atas yang saya sampaikan. Ke Tuhan saya juga punya kehormatan yang saya akan bawa sampai ke pusara," kata Effendi.

Meski Dudung tidak membalas permintaan maafnya, Effendi menyebut Andika Perkasa sudah merespons dan bersedia bertemu langsung dengannya.

"Dua hari lalu saya WA Panglima dan KSAD untuk mohon waktu. Panglima respon, saya kemarin ham 12 ke kantor bliau tanyakan sikap TNI dan saya sampaikan mohon maaf," kata dia.

Menurut Politikus PDIP itu, Andika menyatakan tidak ada masalah di tubuh TNI terkait pernyataannya.

"Pak Panglima katakan tidak ada masalah. Sangaf clear. Silakan teman tanya langsung elok ke yang bersangkutan. Tapi sekali lagi saya datang untuk minta maaf," ucap Effendi.

"Saya sudah ke Panglima, ke Pak KSAD belum (bertemu) langsung. Saya bukan pemilik kebenaran, saya hanya ingin penjelasaan. Demi Allah, demi Tuhan saya tudak pernah menjudge. Apalagi saya bagian keluarga besar TNI," pungkasnya.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman diduga menyampaikan perintah, kepada jajaran militer matra darat untuk tidak takut terhadap pernyataan politisi, khususnya terhadap Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon.

Dudung Abdurachman menegaskan, agar bala tentaranya jangan menjadi penakut terhadap pernyataan politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.

“Kita jadi petarung, jadi jagoan. Jangan jadi ayam sayur. Saya lihat itu diam semua. jelas?” kata Dudung seperti dikutip dari sebuah video berdurasi dua menit empat puluh lima detik yang dilihat Liputan6.com, Rabu (14/9/2022).

Dudung ingin, tidak ada harkat dan martabat TNI AD yang diinjak oleh mereka yang tidak berwenang. Dia pun mengancam, jangan salahkan anggotanya jika akan mengamuk bila terus merasa terinjak.

“Jangan salahkan nanti prajurit kita ngamuk gitu lho,” wanti Dudung.

Dudung meminta, seluruh matra darat untuk mulai bergerak dan membuktikan kepadanya jika TNI AD tidak bisa disepelekan oleh seorang politisi.

“Saya tekankan lagi tidak ada lagi pengkondisian dari Effendi Simbolon untuk minta minta ke wilayah, Nggak usah takut kita, kalian nggak usah takut. Saya minta ini buktikan ya, jangan kemudian diam saja!,” Dudung menutup.

Berikut pernyataan lengkap dari video perintah KSAD Dudung Abdurachman diduga terkait sengkarut masalah TNI AD dengan Effendi Simbolon:

"Kita jadi petarung, jadi jagoan. Jangan jadi ayam sayur. Saya lihat itu diam semua. jelas?” lihat tanggal 26 sept, buktikan ke saya. Jangan kita diam saja, Dia itu siapa? gak berpengaruh. Harga diri, kehormatan kita, kok diinjak-injak sama dia. Karena saya tahu juga dia dapat 'angin' masalahnya, sehingga kita duduk semua, diam."

"Ke depan nggak ada lagi orang-orang seperti itu. Saya sudah diajarin apa yang harus disampaikan di media, jangan salahkan nanti prajurit kita ngamuk gitu loh, Prajurit kita ini di grup, di kelompok, di grup tamtama sudah bergelora sudah panas. Kelompok bintara sudah marah. Kok kita kelompok perwira santai-santai saja gitu loh? Gak ada yang saya lihat pangdam yanng bergerak sedikit pun. Apa takut jabatannya dilepas atau gimana?"

"Danrem-dandim juga saya lihat santai saja, meninabobokan jabatannya. Jangan terbiasa seperti itu saya minta, ya?. Silakan kalian bergerak, berdayakan FKPPI dan segala macam untuk tidak menerima penyampaian Effendi Simbolon, masif, lakukan. Nggak usah ada yang takut ya. Nggak usah takut kalian dicopot segala macam, saya tanggung jawab."

"Nah, saya minta ini buktikan ya, jangan kemudian diam saja, takut pangkat dan jabatannya dicopot. Kalian sudah bisa buktikan apa yang saya lakukan kepada negara ini. Pangkat dan jabatan itu Gusti Allah, Tuhan yang ngatur. Bukan siapa pun ya, bukan siapa pun. Jadi nggak usah takut kalau harga diri dan kehormatan diinjak-injak, kok kita diam saja gitu loh?"

"Saya tidak lihat ada letkol, kolonel, ngomong, bintang 1, bintang 2 ngomong, bergejolak gitu loh. Tidak ada yang saya lihat itu. Diam-diam saja, dan dia pun akhirnya merasa benar ya. Saya tekankan lagi tidak ada lagi pengkondisian dari Effendi Simbolon untuk minta minta ke wilayah, Nggak usah takut kita, kalian nggak usah takut. Tidak berpengaruh, Komisi I itu tidak berpengaruh ya. Dia kerjanya hanya minta."