7 Respons Berbagai Pihak Usai Effendi Simbolon Sebut TNI Seperti Gerombolan Ormas

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman diduga menyampaikan perintah, kepada jajaran militer matra darat untuk tidak takut terhadap pernyataan politisi, khususnya terhadap Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon.

Hal tersebut beredar melalui sebuah video yang beredar luas. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MKD Habiburokhman nantinya berencana tak hanya memanggil Effendi tapi juga Dudung.

"Kami juga ingin mengklarifikasi karena terkait dengan pernyataan Effendi saya mengusulkan MKD juga memanggil saudara Dudung ke MKD jadi supaya clear,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 14 September 2022.

Menurut dia, banyak anggota Komisi I DPR yang merasa video Dudung adalah intimidasi bagi DPR.

"Ada di berbagai AKD nanya, itu bagaimana sikap MKD kok DPR diintimidasi seperti itu," ungkap Habiburokhman.

Politikus Gerindra menegaskan, masalah tersebut tidak diperlebar dan berharap Dudung mau hadir ke MKD.

"Ya kalau baca undang-undang kan dipanggil DPR hadir ya," kata Habiburokhman.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad) Brigjen Hamim Tohari membenarkan, adanya kemunculan video kemarahan dari sejumlah perwakilan anggota TNI AD di tiap-tiap daerah.

Menurut dia, hal tersebut dipicu oleh pernyataan Anggota DPR Effendi Simbolon saat rapat Komisi I DPR RI bersama TNI dan Kementerian Pertahanan telah membuat sakit hati dengan menyamakan TNI AD dengan gerombolan ormas.

"Video dari prajurit maupun masyarakat yang beredar, mungkin saja terjadi sebagai reaksi spontan atas pernyataan seorang tokoh di ruang publik yang dianggap memancing kegaduhan," kata Hamim dalam siaran pers diterima Liputan6.com.

Selain itu, Hamim juga membenarkan, bahwa Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman meminta agar matra darat jangan takut terhadap politisi Effendi Simbolon. Namun jangan sampai pernyataan Effendi Simbolon itu disikapi secara berlebihan oleh prajurit TNI AD.

"Kepala Staf Angkatan Darat menyadari sepenuhnya bahwa itu bukanlah tindakan yang mewakili institusi DPR atau partai politik, melainkan sikap individu seseorang. Oleh karenanya, secara internal Kepala Staf Angkatan Darat juga menghimbau para prajurit untuk tidak bereaksi berlebihan," ucap Hamim.

Hamim berharap, pernyataan Effendi Simbolon yang menuding TNI AD bak gerakan ormas dapat menjadi pembelajaran terhadap siapapun untuk berkata lebih bijak. Sebab, saat ini adalah era media sosial dimana semua informasi secara transparan dapat cepat menyebar dan menuai reaksi dari siapa saja.

"Peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Saat ini setiap orang bisa menyampaikan dan mengakses informasi melalui media sosial secara langsung dan cepat, sehingga banyak hal yang terekspos di media sosial, kemudian langsung dilihat dan direspon oleh orang lain," Hamim menandasi.

KSAD Jenderal Dudung Abdurachman meminta para prajurit TNI untuk menghentikan protes secara terbuka kepada anggota Komisi I DPR, Effendi Simbolon.

Protes dan kemarahan para prajurit ini meluap buntut pernyataan "TNI gerombolan" yang disampaikan Effendi Simbolon saat rapat dengar pendapat bersama Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, dan semua jajaran di Kompleks DPR/MPR, Jakarta beberapa waktu lalu.

"Saya tekankan kepada seluruh prajurit, saya lihat di media sosial banyak yang menyampaikan kemarahannya. Saya minta hentikan, cukup. Beliau pun hari ini sudah minta maaf," ujar KSAD Dudung saat ditemui wartawan di Bengkalis, Riau, Rabu 14 September 2022.

Dia menegaskan, TNI akan tetap solid, meskipun ada yang menyebut hubungan KSAD dengan atasannya, yakni Panglima TNI tidak baik.

"TNI pada umumnya tetap solid, tidak ada perbedaan-perbedaan. Kalau saya dengan Pak Andika ada perselisihan sedikit itu biasa, perbedaan itu biasa. Pejabat lama dengan pejabat baru itu biasa. Siapa pun, di sini ada bupati, wakil bupati berbeda itu biasa," kata Dudung Abdurachman.

Ia mengatakan, Effendi Simbolon punya hak konstitusional sebagai anggota DPR. Namun dia juga menegaskan bahwa TNI AD, punya kehormatan dan harga diri. Dia menegaskan bahwa TNI AD melaksanakan tugas-tugas baik di daerah operasi maupun di tempat lain untuk membantu rakyat.

Seperti dikutip dari Antara, mantan Pangkostrad ini juga yakin, apa yang disampaikan Effendi Simbolon tidak mewakili DPR, apalagi mewakili partai politik di mana dia bernaung, yakni PDI Perjuangan yang menjadi partai berkuasa saat ini.

"Setahu saya PDI Perjuangan itu juga sangat dekat dengan TNI AD dan perhatian dengan wong cilik anggota Komisi I (DPR) semuanya baik. Karena selama ini hal-hal yang baik disampaikan. Kalau disampaikan TNI AD seperti gerombolan, lebih-lebih dari ormas, itu menyakitkan bagi saya," ujar Dudung.

Dudung menyatakan, dirinya sudah lama bertugas di daerah-daerah operasi.

"Jadi jika tidak tahu, tidak paham tentang fakta, bukti yang sebenarnya, maka Pak Efendi Simbolon jangan asal bicara," katanya.

"Seharusnya secara komprehensif kalau menerima laporan, ungkap dan sebagainya, tidak serta merta ditelan begitu saja, ini berbahaya," kata dia.

Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto mengaku pihaknya bersama dengan Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon, dalam waktu dekat ini berencana menemui KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

Adapun muncul video instruksi dari KSAD Jenderal Dudung Abdurachmanyang diduga berisi perintah agar anak buahnya tidak hanya diam melihat TNI dinjak-injak kini viral di media sosial, karena pernyataan Effendi Simbolon yang menyebut militer seperti gerombolan ormas.

"Kalau tadi ada itu, ya tentu kami akan bicara dengan pak Kasad," kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ia berharap Kasad Dudung mau menerima silahturahmi yang dilakukan Fraksi PDIP dan Effendi. Utut bilang, masih menunggu waktu yang tepat karena Dudung masih berhalangan.

Wasekjen PDIP ini juga mengingatkan, TNI harus menjadi pemersatu bangsa, bukan sebaliknya.

"TNI adalah alat negara yang salah satu menjadi tumpuan kami dan TNI adalah penyatu, pemersatu bangsa. Jadi jangan sampai malah yang sebaliknya," ucapnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini mengaku, pernyataan Effendi Simbolon memiliki niat baik untuk mengingatkan TNI. Karena itu sebaiknya tidak dibalas dengan pernyataan yang menegasikan.

"Yang jelas bahwa niat awalnya ini semua niat baik. Ketika niat baik kan gak harus semua saling menegasi-menegasikan. Kepentingan serta keutuhan republik jauh lebih penting," kata Utut.

Utut Adianto mengaku tak mengetahui soal adanya perintah KSAD Dudung Abdurachman kepada anak buahnya tersebut. Namun, Fraksi PDIP berharap usai permintaan maaf Effendi Simbolon maka keadaan kembali tenang.

"Mudah-mudahan setelah ini semuanya jadi adem kembali dan TNI bisa bertugas seperti biasa. Kalau ditanya apakah kita memahami gerak di sana, ya tentu tidak," kata Utut Adianto.

Utut menyebut sebagai KSAD, Dudung Abdurachman memiliki tongkat komando yang dapat digunakan untuk memerintahkan dan membuat tenang para prajurit.

"Biar ini wilayahnya Pak KSAD, kan Pak KSAD punya tongkat komando, tongkat komando bukan sekadar tongkat, ini membuat yang marah jadi nggak marah. Kita, tugas kita mengademkan," jelas Utut.

Sementara itu, Politikus PDIP Erwin Moeslimin Singajuru menasehati rekan separtainya, Effendi Simbolon.

"Okelah dia minta maaf, tentu dimaafkan karena bangsa ini bangsa pemaaf dan dalam Islam salah satu ciri-ciri orang taqwa itu memaafkan kesalahan orang lain. Dia juga jangan mengulangi (bikin kesalahan)," pesan Erwin saat dihubungi, Kamis (15/9/2022).

Menurut Erwin, Effendi Simbolon sadar dan mengakui dengan cepat kesalahannya dengan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

Jika tidak, eskalasi kemarahaan dan kemurkaan prajurit TNI akan semakin tinggi dan tidak lagi melihatnya sebagai anggota Komisi I DPR. Sebab, pernyataan Effendi Simbol kepada TNI AD sangat tidak tepat dan terkesan provokasi.

"Gerombolan itu kata yang sangat tidak tepat, banyak bahasa yang menjunjung tinggi etika, kemukakan secara beradab, jangan terkesan seperti orang tidak terdidik apalagi terkesan provokator. Justru berbahaya bagi kesatuan bangsa," kata Erwin.

Erwin meyakini, pernyataan Effendi Simbolon sangat sensitif dan dapat melukai perasaan prajurit TNI. Menurut Erwin, jangan karena sebagai wakil rakyat, Effendi Simbolon seenaknya menyampaikan pendapat, apalagai di forum terbuka, seperti yang disampaikan dalam rapat di DPR.

"Itu sensitif. DPR itu kita tahulah punya hak imunitas, istilahnya kebal hukum. Tapi bukan bicara seenaknya dan itu melanggar prinsip moral dalam berkata, menyampaikan pendapat pakailah kosa kata yang baik, apalagi anggota dewan terhormat kalau punya niat baik sampaikan dengan cara-cara baik dan terhormat, kan begitu," wanti dia.

Erwin menegaskan, Effendi Simbolon seharusnya memberikan contoh teladan bagi anggota DPR lainnya. Dia harus menyampaikan pendapat dengan cara-cara terhormat.

Lebih lanjut, Erwin meminta seluruh anggota DPR melakukan introspeksi diri dan bejalar kesalahan dari Effendi Simbolon dalam menyampaikan pendapat.

Meski memiliki hak imunitas dan hak konstitusional, Wakil Rakyat tidak boleh berbicara asal bunyi. Mengacu pada TAP MPR RI nomor VI/2021 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai salah satu pedomannya.

"Kita juga harus mencerminkan ahlak yang baik, kan gitu. Katanya mau revoluai memtal? Revolusi mental itu kan revolusi ahlak," kata Erwin menandasi.

Anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi meminta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ikut menengahi polemik antara anggota Komisi I Effendi Simbolon dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurochman.

"Karena organisasi militer itu kan komando, kalau ada kejadian seperti ini bijaknya panglima lah yang bisa mengademkan membuat konferensi pers bersama para prajurit dan instansi semua," kata Bobby di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu 14 September 2022.

Bobby mengaku belum mengetahui kebenaran video Dudung yang meminta pasukannya menyerang Effendi. Namun, ia menyarankan semua pihak agar membuat adem suasana dan bertemu memberi klarifikasi.

"Agar suasana lebih sejuk dan dan produktif alangkah baiknya antara pihak terkait bertemu saja lah mengklarifikasi, supaya tidak ada miskomunikasi," kata dia.

Selain itu, Bobby menegaskan bahwa pernyataan Bobby tersebut bukan sikap Komisi I secara keseluruhan, melainkan sikap pribadi.

"Enggak enggak, saya sampaikan jangan digeneralisir seluruh komisi I," pungkas Bobby.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta semua polemik antara KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dengan anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP Effendi Simbolon tidak diperpanjang.

Hal ini karena Effendi Simbolon sudah menyampaikan maaf secara terbuka terhadap seluruh prajurit TNI beserta para purnawirawan militer.

"Saya kira kan sudah ada permintaan maaf dari Pak Effendi, selesailah, sudahlah. Kita anggap selesailah, sudah, nggak usah diperpanjang," ujar Abdul Kharis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 14 September 2022.

Dalam waktu dekat menurut legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, akan ada rapat kerja kembali dengan Kementrian Pertahanan (Kemenhan) berserta Panglima TNI Jenderal Andika perkasa dan jajaran.

Abdul Kharis bilang hanya rapat kerja membahas anggaran. Bukan khusus soal polemik disharmoni yang terjadi di dalam tubuh TNI antara Panglima TNI Andika Perkasa dengan KSAD Dudung Abdurachman.

"Nggak. Kita kan bahas anggaran tapi kan mereka pasti datang, gitu," katanya.

Kharis menuturkan, rapat tersebut akan digelar pada tanggal 26 September 2022 mendatang. Menurut dia rapat kerja Komisi I DPR pun akan berjalan seperti biasa tidak ada yang khusus.

"Enggak saya kira kita rapat biasa aja kok nggak ada perubahan terus kemudian terus nggak pada ngomong gitu maksudnya? Ya nggak lah. Kita rapat tetap rapat. Pembahasan anggaran kita kritisi masalah anggaran. Itu biasa," tegas Kharis.