Soal Aliran Dana Judi Online ke Polisi, Polri: Pasti Ditindak Saat Bukti Kuat

Liputan6.com, Jakarta - Polri memastikan telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait temuan aliran dana judi online ke anggota polisi. Apabila terbukti maka penindakan tegas akan dilakukan.

"Sekali lagi saya sudah sampaikan, saya sudah komunikasikan dengan Dirsiber maupun Pak Kaba mekanisme untuk pelaporan PPATK dan Bareskrim sudah diatur, yang tentunya PPATK juga menyebutkan masyarakat, jadi bukan hanya menyebutkan institusi polisi saja, masyarakat, banyak pihak," tutur Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (15/9/2022).

Menurut Dedi, PPATK tentunya akan menyampaikan berbagai hasil temuan transaksi aliran dana judi online tersebut, khususnya yang berkaitan dengan anggota polisi.

"Nanti PPATK dengan bukti digital yang dimiliki dilaporkan kepada penyidik, penyidik tentunya akan menindaklanjuti apabila memang bukti-buktinya sudah sangat kuat," kata Dedi.

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) masih melakukan analisis terkait dengan adanya dugaan aliran dana judi online ke oknum aparat kepolisian. Hal ini dikatakan Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana di Gedung Parlemen DPR RI, Jakarta.

"(Aliran dana judi online ke Polri) Kita masih melakukan analisis, dan kita sudah berkoordinasi dengan Polri dan beberapa informasi sudah kita sampaikan ke Polri," kata Ivan kepada wartawan, Selasa 13 September 2022.

Ia menyebut, saat ini sudah ada sebanyak 500 rekening yang diblokirnya. Namun, ia tak menjelaskan secara rinci sejak kapan pemblokiran itu dilakukan dengan jumlah yang banyak tersebut.

"Oh banyak ya. Yang kita bekukan sudah hampir 500 rekening kan," sebutnya.

Dari jumlah tersebut, ada beberapa rekening yang sudah diblokir milik mahasiswa, pelajar, hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Enggak-Enggak semua (ke Polri) masyarakat. Ada semua, oknum, ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, orang swasta," tegasnya.