Imbas BBM Naik, Pemprov DKI Ambil Langkah Antisipasi Kenaikan Harga Sembako

Kebijakan tersebut ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terkait antisipasi kenaikan harga BBM terhadap inflasi dan upaya pengendaliannya. Rapat diselenggarakan di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat 9 September 2022.

Dalam keterangan tertulisnya, Anies menjelaskan perkembangan dan gejolak ekonomi dunia telah menyebabkan keluarnya kebijakan penyesuaian harga BBM di Indonesia. Sebagai antisipasi, Anies menyebut Pemprov DKI mengeluarkan rekomendasi sebagai upaya pengendaliannya.

"Dampak dari kenaikan tersebut akan diserap oleh Pemprov DKI Jakarta dengan mengucurkan Rp 62,1 miliar sebagai tambahan PSO untuk Transjakarta dan Rp 4,255 miliar untuk angkutan laut. Sehingga, harapannya akan membuat pengguna angkutan umum tidak merasakan dampak kenaikan BBM," kata Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu memastikan pemberian subsidi tambahan itu, segera dijalankan. Dengan penambahan subsidi, dia mengklaim tidak akan ada perubahan tarif angkutan TransJakarta maupun angkutan laut.

"Jadi publik yang naik bus TransJakarta (TJ) tak perlu merasakan kenaikan harga tarif angkutan umum karena itu amat dibutuhkan. Ini segera dieksekusi dengan Ro 62,1 untuk TJ dan Rp 4,2 untuk angkutan umum laut. Jadi, pengguna angkutan laut dan TJ tidak ada perubahan (tarif)," jelas Anies.

Selain itu, upaya tersebut dilakukan Pemprov DKI Jakarta guna meningkatkan penggunaan transportasi umum. Pasalnya, tarif transportasi umum terintegrasi milik Pemprov DKI dipastikan tak terdampak kenaikan BBM.

"Ayo, pindah ke kendaraan umum karena lebih murah dan jangkuannya sudah 92 persen wilayah Jakarta," ujar Anies.

Reporter: Lydia Fransisca/Merdeka.com