Pakar Hukum Tata Negara: Tak Ada Urgensi MPR Wacanakan PPHN

Liputan6.com, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti  menilai, wacana memasukan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)  dalam kontitusi oleh MPR tidak memiliki urgensi. Bivitri mengatakan, PPHN menjadi tidak penting masuk dalam konstitusi, sebab Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

“Kita sudah punya Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang sudah mengatur adanya Rencana Pembangunan Jangka (RPJ) Panjang, RPJ Menengah, dan RPJ Pendek yang bagus dari aspek perumusan maupun kontrol. Bahwa masih ada yang tidak selaras, kesalahan bukan pada dokumen, tetapi dalam pelaksanaannya,” ujar Bivitri saat seminar bertema Kewenangan MPR RI Pasca Amandemen UUD NRI 1945 Dalam Pembentukan PPHN yang diselenggarakan Fraksi Partai Golkar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (15/9/2022).

Bivitri menambahkan, kalau ketakutannya soal ideologi bangsa, adanya UUD 45 dan Pancasila diyakininya sudah cukup dalam mengawal ideologi. Bivitri melihat, wacana memasukkan PPHN dalam konstitusi hanya kemauan MPR untuk mengambil kembali kekuatan politiknya yang dulu sudah dikembalikan ke rakyat pada amandemen 1999-2002.

“Karena MPR kan hanya ada kalau DPR dan DPD bersidang, bukan lembaga tersendiri seperti dulu. Jadi ini salah kaprah saja karena maunya elite politik,” kritik Bivitri.

Senada dengan itu, pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada , Zainal Arifin Mochtar menilai, MPR tidak bisa lagi membuat PPHN karena posisinya saat ini. Dia menjelaskan, Amandemen UUD 45 membuat perubahan yang luar biasa. Termasuk kewenangan MPR, dari kedaulatan institusi menjadi kedaulatan konstitusi. 

"Saya kira MPR tidak lagi pengejawantahan rakyat, maka dalam kapasitas apa MPR membuat PPHN? Apalagi calon Presiden kampanye sendiri maka tidak ada gunanya kalau presiden mengikuti haluan dari Parlemen karena punya visi misi sendiri," jelas Arifin.