Ketua KPU: Presiden Dua Periode Jadi Wapres Bakal Munculkan Masalah Konstitusi

Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengingatkan permasalahan konstitusi yang muncul akibat dibolehkannya presiden yang telah menjabat dua periode kembali maju sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Hasyim mengatakan, secara eksplisit dalam konstitusi tidak ada larangan presiden yang sudah habis dua periode kembali maju di pemilihan presiden (pilpres) sebagai wakil presiden. Namun, Hasyim menyebut akan lahir masalah konstitusi bila melihat pasal 8 UUD 1945.

"Dalam hal seseorang telah menjabat sebagai presiden selama dua kali masa jabatan, dan kemudian mencalonkan diri sebagai calon wapres, terdapat problem konstitusional, sebagaimana ketentuan norma pasal 8 UUD," ujar Hasyim kepada wartawan, Kamis (15/9).

Pasal 8 UUD 1945 mengatur wakil presiden dapat menggantikan posisi presiden dalam kondisi tertentu.

Masalah konstitusi itu muncul ketika wakil presiden yang sebelumnya presiden pernah menjabat dua periode menggantikan posisi presiden terpilih karena alasan tertentu.

"Bila B sebagai capres terpilih dan dilantik sebagai presiden, dan A dilantik sebagai wakil presiden, maka dalam hal terjadi situasi sebagaimana Pasal 8 UUD, maka A tidak dapat menggantikan kedudukan sebagai presiden," papar Hasyim.

Penyebabnya, menurut Hasyim, orang yang menjadi wakil presiden terpilih sudah pernah menjadi presiden dua kali masa jabatannya sebelumnya. Sehingga tidak memenuhi syarat sebagai presiden.

"Dalam situasi tersebut, A tidak memenuhi syarat sebagai Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," jelas Hasyim.

Tidak Dijelaskan Eksplisit di Undang-Undang

Sementara itu, sebelumnya Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) tak ada diatur secara eksplisit bahwa presiden yang terpilih dua periode masa jabatan, maju lagi sebagai calon wakil presiden di ajang Pemilu.

"Soal Presiden yang telah menjabat dua periode lalu mencalonkan diri sebagai cawapres, itu tidak diatur secara eksplisit dalam UUD," ujar  Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono kepada merdeka.com, Senin (12/9/2022).

UUD 1945 Pasal Pasal 7 menjelaskan, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. 

Di dalam aturan tersebut dapat dimaknai bahwa presiden dua periode masih bisa menjabat lagi sebagai wakil presiden. Secara normatif diperbolehkan, tetapi masalahnya terdapat dalam kacamata secara etika politik.

"Secara normatif mau dimaknai 'boleh' sangat bisa. Secara etika politik dimaknai 'tidak boleh', bisa juga. Tergantung argumentasi masing-masing," ujar Fajar.