Hasto: Ada Pihak Fitnah PDIP dengan Isu Sesat

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menuturkan, banyak pihak yang memfitnah PDI Perjuangan dengan berbagai isu menyesatkan. Fitnah itu dibuat untuk menurunkan elektoral PDIP.

Hal itu disampaikan Hasto ketika Rakorda PDIP NTB di kantor DPD PDIP NTB, Mataram, Kamis, 15 September 2022.

Hasto PDIP Minta Polisi Teladani Jenderal Hoegeng, Bukan Jadi Parcok Belajar dari Pilkada Serentak 2024
Jawab Maruarar Sirait, Hasto PDIP: Kekuatan Rakyat yang Menentukan di Pilkada Jakarta 2024, Bukan Kekuasaan
Hasto PDIP: Jokowi Sangat Khawatir Terhadap Kemunculan Anies

"Tujuanya jelas agar elektoral Partai turun, tetapi percayalah bahwa politik itu menebar kebaikan dan bergerak ke bawah, perjuangkan aspirasi rakyat. Selama kader dan anggota Partai berada bersama rakyat, sederas apapun fitnah, dan Partai terus membangun energi positif, maka kita akan eksis," ujar Hasto.

Hasto meminta kader PDIP untuk membangun keyakinan bahwa politik untuk membangun kemajuan bangsa dan negara.

Dia menyampaikan pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri supaya kader terus menemui rakyat di bawah. Cara ini untuk mendapatkan hati rakyat.

"Kata Ibu Mega, kita jangan pernah puas. Saya enggak pernah lihat elektoral kita berapa, yang penting strategi kita bagaimana," jelas Hasto.

Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini mengingatkan kader PDIP untuk melek teknologi untuk menyampaikan capaian pemerintah dan PDIP. Hasto mengatakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sampai saat ini terus menggalakkan pembangunan infrastruktur.

Jokowi membangun banyak jalan, pelabuhan, bandara, waduk, dan lainnya dengan harapan bisa membawa nilai tambah kepada Indonesia. Namun, Hasto menyampaikan Covid-19 melanda dunia kemudian disusul dengan perang Rusia-Ukraina.

Menurut Hasto, fenomena itu membawa dampak berkali-kali sehingga membawa dunia, termasuk Indonesia, mengalami tekanan ekonomi seperti inflasi. Krisis pangan dan energi yang dirasakan saat ini merupakan turunan dari beberapa kejadian global itu.

"Nah, kader-kader PDI Perjuangan harus bisa memberikan penjelasan mengapa Pak Jokowi mengambil kebijakan kenaikan BBM, karena subsidi kita naik tiga kali lipat. Memilih subsidi negara mengalami kesulitan. Semua adalah pil pahit," jelas Hasto.

Bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai BBM mulai dibagikan hari Rabu (31/8) siang. Presiden Jokowi meninjau langsung pembagian perdana ini di Jayapura, Papua.

2 dari 2 halaman

Bela Jokowi Terkait Kebijakan BBM

PDIP memastikan kebijakan Presiden Joko Widodo tidak ingin menyengsarakan rakyat. Dia mencontohkan, Presiden Jokowi berhasil mengambil alih Blok Rokan di Riau dan Blok Mahakam di Kalimantan Timur serta membangun kilang-kilang minyak.

"Pak Jokowi turun ke bawah tahu betul masalah rakyat, tidak ada presiden yang punya kegiatan blusukan seperti Pak Jokowi. Jadi, itu dijelaskan bahwa sulit pilihannya, tetapi sebagai pendukung utama kita harus bela rasa dengan persoalan rakyat dan ikut membangun harapan dengan bekerja keras turun ke bawah," jelas Hasto.

PDIP pun terus membela Presiden Jokowi sebagai bagian tanggungjawab sebagai pengusung. Termasuk dalam sikap PDIP terhadap kenaikan BBM.

"PDIP memberikan dukungan kepada Pak Jokowi untuk menciptakan legacy, membuat prestasi bagi rakyat. Kemajuan di NTB misanya, sangat terasa, dan jauh dibandingkan presiden sebelumnya, meskipun saat Pilpres, Pak Jokowi tidak mendapat dukungan mayoritas di sini. Namun PDI Perjuangan dan Pak Jokowi menempatkan komitmen untuk membangun di seluruh wilayah Indonesia, tanpa kecuali. Itu harus dipahami," jelas Hasto.

Sementara itu, Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat meminta jajaran partainya di NTB untuk merebut kemenangan kembali di Pulau Seribu Masjid itu.

Anggota DPR RI itu menyampaikan kader PDIP harus kembali berjaya ketika masa awal 2000-an lalu.

"Terus turun ke bawah seperti arahan Pak Sekjen. Kita harus menang tiga kali dan target DPR pusat kita dua kursi," jelas dia.

Hadir dalam Rakerda ini, Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat dan Sekretaris Umum DPP Bamusi sekaligus anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru atau Gus Falah beserta seluruh pengurus DPC PDIP se-NTB.