Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko memberikan peringatan keras terhadap kasus kebocoran data yang dilakukan peretas atau hacker Bjorka. Ia menyatakan, siapapun yang menganggu kedaulatan data Indonesia harus ditindak tegas.
"Siapapun yang menggangu kedaulatan data Indonesia harus ditindak tegas, jangan dikasih ampun," kata Moeldoko dikutip dari siaran persnya, Jumat (16/9/2022).
Advertisement
Baca Juga
Dia mengatakan, kedaulatan data di ruang siber merupakan perpanjangan tangan dari kedaulatan negara. Untuk itu, pemerintah tak boleh abai mengatasi kebocoran data di ruang siber.
"Kita tidak boleh abai mengatasi ini. Kalau kita abai, kita dianggap lemah," tegasnya.
Menurut Moeldoko, kasus kebocoran data yang terjadi saat ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk membenahi keamanan siber Indonesia. Salah satunya, dengan memaksimalkan teknologi anak negeri dan pelibatan para talenta yang menguasai bidang tersebut.
Mantan Panglima TNI ini menilai, kejadian pembocoran data yang dilakukan peretas dengan identitas Bjorka, menjadi sinyal nyata untuk pemerintah berbenah diri dan mengatur ulang prioritas keamanan dan perlindungan privasi.
"Kita punya teknologinya, kita juga punya talenta-talenta yang ahli di bidang keamanan siber. Mari kita gerakkan sumber daya itu untuk membangun pondasi demi mewujudkan kedaulatan keamanan siber nasional," jelasnya.
"Dengan teknologi anak bangsa, data tidak hanya aman tapi juga bisa kita kontrol," sambung Moeldoko.
Â
Ulah Hacker Bjorka
Sebelumnya, akun sosial media (sosmed) Twitter belakangan ini digemparkan dengan munculnya peretas atau hacker Bjorka.
Bagaimana tidak, di awal kemunculannya, Bjorka memberikan pesan menohok kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia.
Tak berhenti sampai disitu, hacker Bjorka bahkan mengancam Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Ia juga melakukan doxing (menyebarkan data tanpa izin) beberapa orang penting di Indonesia, misalnya Kemenkominfo Johny G Plate, Menteri BUMN Erick Thohir, dan yang terbaru Mendagri M Tito Karnavian serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Advertisement