Sudah Dipecat, Kejagung Ogah Dikaitan dengan Jaksa Pinangki

Pinangki Sirna Malasari Jalani Sidang Lanjutan Suap Djoko Tjandra — Terdakwa dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang terkait kepengurusan fatwa untuk Djoko Tjandra di Mahkamah Agung, Pinangki Sirna Malasari saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (2/11/2020). Sidang mendengar keterangan saksi-saksi. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta Narapidana kasus korupsi kelas 'kakap' banyak yang mendapatkan remisi bebas bersyarat dari kurungan penjara beberapa waktu lalu. Salah satunya adalah mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Banyak penggiat antikorupsi yang menyesalkan pemberian remisi ke koruptor tersebut

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan, pihaknya tidak ingin berkomentar banyak mengenai bebasnya Pinangki Sirna Malasari. Sebab Jaksa Pinangki telah dipecat sejak 2020 silam, sehingga sudah tidak ada kaitannya lagi dengan Kejaksaan Agung.

"Jadi udah kami sampaikan sebenarnya itu, bahwa dengan satu narapidana atas nama P itu sudah tidak ada kaitannya lagi dengan Kejagung karna di tahun 2020 yang bersangkutan dipecat baik sebagai jasa maupun sebagai PNS," kata Ketut di Lobi Menara Kartika, Kejaksaan Agung RI, Jumat (16/9/2022).

Lebih lanjut Ketut menuturkan, untuk banyaknya koruptor yang mendapatkan remisi bebas bukan menjadi kewenangannya. Melainkan itu kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

"Itu pembebasan bersyarat adalah kewenangan mutlak dari pada Kemenkumham. Kami enggak ada kaitannya dengan pembebasan bersyarat dan kita hormati semua," kata Ketut Sumedana.

Ketut juga tidak berkomentar lebih lanjut apakah pembebasan tersebut dianggap melemahkan institusinya atau tidak. Dia hanya mengaku, menhargai keputusan Kemenkumham yang memberikan remisi ke para koruptor.

"Saya tidak bisa berpendapat lemah atau tidak. Kita menghormati keputusan institusi lain," tambah Ketut.

Sebelumnya, sebanyak 23 narapidana kasus korupsi bebas dari penjara pada hari Selasa, 6 September 2022 kemarin. Para koruptor itu menghirup udara bebas setelah menerima program pembebasan bersyarat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Ke-23 nama itu, di antaranya, Pinangki Sirna Malasari bebas dari Lapas Kelas IIA Tangerang. Bersamaan dengannya ada mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Selain itu, ada juga Patrialis Akbar, Zumi Zola Zulkifli, serta Suryadharma Ali yang bebas dari Lapas Kelas I Sukamiskin.

Merujuk Pasal 1 ayat 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022, pembebasan bersyarat merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Sebanyak 23 narapidana kasus korupsi bebas dari penjara pada Selasa 6 September 2022. Para koruptor itu menghirup udara bebas setelah menerima program pembebasan bersyarat (PB) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Apakah ini ad...

2 dari 3 halaman

23 Koruptor Bebas Bersyarat, MAKI: Korupsi Tak Berefek Hukum Menakutkan

Ratu Atut Jalani Sidang Perdana Kasus Alat Kesehatan — Ratu Atut Chosiyah (tengah) saat menghadiri sidang perdana dugaan korupsi dan suap pengadaan alat kesehatan Provinsi Banten pada 2012 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (8/3). Sidang ini beragendakan pembacaan dakwaan. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengaku kecewa atas banyaknya narapidana koruptor yang mendapatkan remisi berujung bebas bersyarat. Hal itu ini menjadi pesan kepada masyarakat bahwa melakukan korupsi tidak menakutkan, karena tak memiliki efek jera terhadap hukumannya.

Tanggapan tersebut menyusul bebas bersyaratnya 23 terpidana korupsi, termasuk Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai penghuni Lapas Kelas IIA Tangerang, Selasa 6 September 2022.

"MAKI menyatakan kecewa dengan banyaknya remisi dan bebas bersyarat untuk napi koruptor. Ini menjadi pesan bagi masyarakat, korupsi tak berefek hukum menakutkan. Pesan efek jera tidak sampai karena nampak hukumannya sudah ringan," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman kepada merdeka.com, Rabu 7 September 2022.

Menurut Boyamin Saiman keringanan potongan remisi berujung putusan bebas bersyarat itu tidak sesuai dan membuat hukuman menjadi ringan. Lantaran, syarat bebas bersyarat 2/3 turut berlaku setelah dilakukan potongan remisi.

"Misalnya 6 tahun, kan 2/3nya mestinya 4 tahun. Selama ini dihitung, dipotong dulu remisi 1 tahun sehingga 2/3nya tinggal 3 tahun lebih dikit. Itu cara menghitung yang salah, remisi itu dari keseluruhan hukuman, bukan setelah dipotong remisi. Saya menyesalkan potongan remisi itu digabung, potong remisi dulu baru bebas bersyarat," kata Boyamin.

"Pesan jera sampai ke masyarakat sehingga hukuman biasa saja untuk korupsi, orang sudah tidak takut lagi. Ini disesalkan," tambah Boyamin Saiman.

3 dari 3 halaman