Bantah PDIP, Demokrat Singgung Kasus Wahyu Setiawan dan Harun Masiku

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyindir balik Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan menyebut catatan pemilu terburuk justru berada di era SBY.

Menanggapi sindirian Hasto, Juru Bicara Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan pihaknya tidak pernah menuduh pemerintah curang dalam menghadapi Pemilu 2024.

“Kami tidak pernah menuduh pemerintah saat ini curang, enggak,” kata Herzaky dalam diskusi dikutip, Senin (19/8/2022).

Menurut Herzaky, SBY tidak menyatakan pemerintah Jokowi curang dalam pemilu. “Yang disampaikan Pak SBY itu bukan terkait dengan potensi kecurangan. Tetapi lebih kepada potensi ketidakadilan jadi masih dibedakan nih kecurangan dan ketidakadilan gitu. Dan kami tidak menyebut pemerintah atau satu sosok tertentu,” kata dia.

Herzaky membantah Hasto bahwa Pemilu era SBY pada tahun 2009 adalah yang terburuk. Ia menyebut, kasus komisinoner KPU yang memanipulasi hasil pemilu justru terjadi di era Jokowi.

“Ada Tudingan dari salah satu partai ya. Sekjen partai saya enggak mau sebut namanya, yang menyatakan bahwa pemilu yang paling banyak kecurangan justru 2009. Kami bingung ini. Yang saya tahu kami ya sejak era pemilihan langsung di era orde reformasi komisioner KPU yang pernah ditangkap karena ada upaya memanipulasi hasil pemilu yang kami ingat kami tahu namanya Wahyu Setiawan,” kata dia.

Penangkapan Wahyu Setiawan pada 2019 menurut Zaky terkait dengan kader PDIP Harun Masiku.

“Kasus Pemilu ini juga kecurangan Pemilu ini juga di 2019 Ada sosok yang namanya Harun Masiku, yang kader partainya yang tadi nggak boleh disebut ya, Harun ini kan partainya beliau loh, darinya partai beliau yang masih buron Sampai dengan saat ini ya,” kata dia

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengaku ada hambatan bagi partainya untuk masuk dalam koalisi Jokowi. Menurut SBY, hubungan dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memang belum cair. Upaya untuk mencairkan hubungan kedua...

2 dari 3 halaman

PDIP Tanggapi Pernyataan SBY

Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDIP menanggapi serius pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengungkapkan harus 'turun gunung' karena Pemilu 2024 mendatang terindikasi tidak adil.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto justru menyindir balik SBY. Kata dia, catatan pemilu terburuk justru berada di era SBY. Sehingga dia menegaskan Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak mungkin melakukan tindakan curang.

“Mohon maaf Pak SBY tidak bijak. Dalam catatan kualitas Pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab. Jaman Pak Harto saja tidak ada manipulasi DPT. Jaman Pak SBY manipulasi DPT bersifat masif," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu 17 September 2022.

"Salah satu buktinya ada di Pacitan. Selain itu Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang seharusnya menjadi wasit dalam Pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat. Di luar itu, data-data hasil Pemilu kemudian dimusnahkan. Berbagai bentuk tim senyap dibentuk,” tambahnya.

3 dari 3 halaman

Peringatkan SBY

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dalam pembukaan Rakorda Pemenangan Pemilu 2024 yang dilakukan oleh DPD PDIP Sulawesi Tenggara (Sultra) (Istimewa)

Hasto menegaskan bahwa kita mempersilakan SBY untuk turun gunung, sama-sama bertarung di Pemilu 2024. Namun Hasto memperingatkan ke SBY untuk berhati-hati jika menganggu Presiden Jokowi.

“Setahu saya, Beliau tidak pernah lagi naik gunung. Jadi turun gunungnya Pak SBY sudah lama dan berulang kali. Monggo turun gunung. Tetapi kalau turun gunungnya itu mau menyebarkan fitnah kepada Pak Jokowi, maka PDIP akan naik gunung agar bisa melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan oleh Pak SBY. Sebab informasi yang diterima Pak SBY sangat tidak tepat. Jadi hati-hati kalau mau ganggu Pak Jokowi,” kata Hasto.

Hasto menegaskan apa yang disampaikan oleh pihak SBY bahwa selama 10 tahun Demokrat memimpin tidak pernah melakukan kecurangan Pemilu, mudah sekali dipatahkan.

“Jadi biar para pakar Pemilu yang kredibel yang menilai demokratis tidaknya 10 tahun ketika Demokrat memimpin. Bukan hanya itu, saksi kunci berbagai kasus korupsi besar pun banyak meninggal tidak wajar di jaman Pemerintahan Pak SBY. Itu yang bisa diteliti,” tegasnya.