Pembangunan Infrastruktur di Era Jokowi Berdampak Besar bagi Perekonomian Nasioanal

Liputan6.com, Jakarta Analis Utama Ekonomi Politik Laboratorium Indonesia 2045 Reyhan Noor mengatakan Presiden Jokowi berhasil membangun infrastruktur di Tanah Air. Menurutnya, Jokowi bukan hanya meneruskan rencana pembangunan pemerintahan sebelumnya, tapi juga merumuskan dari awal hingga implementasi di lapangan. 

Reyhan mengatakan pembangunan infrastruktur sejatinya tidak hanya bermodalkan perencanaan, tetapi perlu dukungan political will yang kuat.

Menurutnya, political will (kehendak politik) dapat dilihat dari besaran suatu mata anggaran fiskal yang menandakan keseriusan terhadap suatu kebijakan.

"Secara umum, banyak progres pembangunan infrastruktur yang berhasil dibangun selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal ini tidak hanya terlihat dari proses perencanaan, melainkan mulai dari proses pembiayaan dari fiskal dan kerja sama badan usaha hingga implementasi di lapangan," kata Reyhan di Jakarta, Senin (19/9/2022). 

Menurut dia, keberhasilan pemerintahan Jokowi membangun infrastruktur berdampak besar terhadap perekonomian nasional. Dalam jangka pendek, pembangunan infrastruktur menyedot banyak tenaga kerja. 

Sedangkan dalam jangka panjang, pembangunan infrastruktur dapat memberikan kepastian terhadap perencanaan lainnya. Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur perhubungan, seperti tol dan pelabuhan, dapat memberikan kepastian bagi dunia usaha untuk mendapatkan biaya logistik yang lebih terjangkau. 

Contoh lainnya, lanjut Reyhan, pembangunan irigasi yang dapat memberikan kepastian bagi petani untuk mendapat pasokan air bersih dalam mengolah lahan.

"Menurut saya apa yang dilakukan pemerintah dengan membuat prioritas proyek infrastruktur sudah sangat baik. Hal ini berguna untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas," ujar Reyhan.

Reyhan menyarankan, perencanaan pembangunan sektor infrastruktur yang sedang berjalan harus terus dipantau agar dapat selesai meskipun melewati masa jabatan. Salah satu caranya adalah memastikan pendanaan tersedia.

Alternatif pendanaan yang perlu diperhatikan adalah kontrak kerja sama investasi dengan badan usaha. 

"Badan usaha perlu mendapatkan kepastian bahwa pendanaan cukup dan proyek tetap akan berjalan meskipun terjadi pergantian pemerintahan," kata dia.