Jokowi: Nama Pj Gubernur DKI Belum Sampai ke Saya, Mungkin Baru ke Mendagri

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (16/09/2022)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan dirinya belum menerima nama pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan. Jokowi menyebut usulan nama-nama Pj Gubernur DKI kemungkinan masih di Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

"Belum sampai ke saya, mungkin baru sampai ke Mendagri," kata Jokowi kepada wartawan di Gerbang Tol Gabus Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Selasa (20/9/2022).

Dia mengatakan ada banyak kriteria untuk menentukan Pj Gubernur DKI. Namun, Jokowi enggan membocorkan apa saja kriterianya.

"Saya kira kriterianya banyak sekali nanti saja kalau sudah, nanti kita putuskan," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Benny Irwan, mengatakan, ada kemungkinan tiga nama usulan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta dari Kemendagri sama dengan nama-nama yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Hal tersebut dapat terjadi karena ketiga orang itu sudah mewakili tiga lembaga.

DPRD DKI Jakarta sebelumnya mengumumkan tiga nama calon Pj Gubernur pengganti Anies Baswedan yang akan diusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Selasa, (13/9/2022). Ketiga nama calon Pj Gubernur DKI Jakarta itu adalah Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekda DKI Marullah Matali, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.

"Bisa saja ada kemungkinan-kemungkinan, bisa saja nanti sama. Karena yang Bahtiar orang Kemendagri. Yang Sekda, sudah dari pemerintah daerah. Heru juga dari kementrian dan lembaga. Kalau tidak ada yang lain ya tiga itu saja diproses lebih lanjut," kata Benny kepada wartawan, Jumat (16/9).

Menurut Benny, keterwakilan setiap lembaga menjadi penting karena usulan nama dari Kemendagri dihimpun dari masukan dan saran kementerian dan lembaga serta Kemendagri sendiri.

"Kemendagri itu akan menyampaikan usulan berdasarkan masukan dan saran dari, satu, kementrian dan lembaga. Dua, Kemendagri sendiri. Karena usulan juga bisa disampaikan DPRD dan Kemendagri yang berasal dari Kemendagri sendiri atau masukan kementrian dan lembaga," jelas Benny.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik sejumlah penjabat (Pj) gubernur untuk lima provinsi, yaitu Banten, Sulawesi Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo dan Papua Barat dengan masa jabatan hingga pemilihan kepala daerah periode...

2 dari 3 halaman

PDIP Harap Mendagri Usul Pejabat Perempuan Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta

Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, menyarankan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengusulkan pejabat perempuan sebagai calon Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.

"Melihat semua calon yang berasal dari DPRD adalah laki-laki, maka ada baiknya Mendagri mengajukan perempuan ada dalam nama calon dari pihak Kemendagri," kata Gilbert dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (20/9/2022).

Gilbert berharap nama-nama calon Pj yang diusulkan Kemendagri tak hanya memenuhi kriteria yang mengacu pada Undang-Undang (UU) yakni pejabat eselon 1. Tetapi juga mengenal serta pernah bekerja dalam rentang waktu tertentu di Jakarta.

"Mereka yang sudah pernah bekerja di Jakarta akan lebih mudah bekerja dan tidak butuh waktu adapatasi pada saat masa kerja sekitar 2,5 tahun," jelasnya.

Gilbert mengungkapkan ada dua nama pejabat wanita yang dinilai layak untuk diusulkan sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta. Nama pertama, Suharti yang pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman DKI.

Diketahui, sekarang Suharti menjadi Sekjen Kemendikbud dan Ristek. Menurut Gilbert, selama menjabat di DKI Jakarta Suharti punya rekam jejak yang baik.

"Selama menjabat, juga mempunyai rekam jejak yang baik dan komunikasi dengan DPRD juga baik," kata dia.

Dia menyampaikan pentingnya Mendagri untuk ikut serta mengusulkan nama-nama pejabat perempuan sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan. Mengingat sebagai ibu kota negara, Jakarta juga menjadi barometer bagi daerah lain di Indonesia. Sehingga kemajemukannya harus turut ditampilkan dalam ranah politik.

"DKI sebagai barometer untuk daerah lain, sebaiknya memberi contoh soal ini. Pilihan akhir tentu di tangan Presiden, tetapi mendidik masyarakat agar semakin dewasa berdemokrasi perlu diupayakan. Masyarakat Jakarta perlu memberi contoh menyikapi kemajemukan yang dewasa dan rasionil," terang Gilbert.

3 dari 3 halaman

Chatarina Girsang

Lebih lanjut, nama lainnya seperti Irjen Kemendikbud Chatarina Girsang juga dinilai layak untuk diusulkan sebagai calon Pj Gubernur DKI Jakarta. Mantan Direktur di lembaga antirasuah itu, kata Gilbert juga memiliki rekam jejak yang mumpuni.

"Irjen Kemendikbud dan Ristek Chatarina Girsang juga layak untuk diajukan sebagai calon perempuan untuk Penjabat Gubernur. Rekam jejak yang baik, mantan Direktur di KPK," ujar dia.

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Pj Gubernur DKI