Komisi II Minta Penjelasan Tito soal Surat Edaran Pj Gubernur Bisa Copot dan Mutasi Pegawai

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengizinkan Pelaksana tugas (Plt), Penjabat (Pj), kepala daerah untuk memberhentikan hingga memutasi pegawai.

Aturan itu tercantum dalam Surat Edaran (SE) Nomor 821/5292/SJ yang diterbitkan Kemendagri. Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa menyatakan pihaknya akan mengklarifikasi soal edaran itu ke Tito pada rapat hari ini.

“Kita tanyakan, coba klarifikasi, sekaligus akan kami meminta penjelasan terkait surat edaran Mendagri yang memberikan kewenangan pada Pj gubernur, Plt dan pejabat sementara, terkait pemberhentian pemberian sanksi ASN termasuk mutasi,” kata Saan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (21/9/2022).

Saan menyebut edaran itu bisa menimbulkan kegaduhan. Ia juga menyatakana ada peluang surat edaran itu ditarik atau direvisi apabila banyak menentang aturan.

“Karena misal tidak dijelaskan surat edaran itu, banyak sekali bertentangan dengan berbagai aturan yang ada. Hal seperti ini di rapat kita minta mendagri jelaskan. Dan kalau memang dirasa surat edaran itu perlu direvisi atau ditarik kembali, karena memang menimbulkan banyak hal dan kegaduhan juga,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengizinkan Pelaksana tugas (Plt), Penjabat (Pj), maupun Penjabat sementara (Pjs) kepala daerah untuk memberhentikan hingga mutasi pegawai tanpa izin dari Kemendagri. Hal itu, tercantum dalam Surat Edaran (SE) Nomor 821/5292/SJ yang diterbitkan Kemendagri.

SE yang diteken oleh Mendagri Tito Karnavian pada 14 September 2022 itu ditujukan kepada gubernur, bupati/wali kota di seluruh Indonesia. SE tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benny Irwan.

"Ya, benar," kata Benny saat dimintai konfirmasi, Jumat 16 September 2022.