Beda dengan KPU, Bawaslu Tolak Kampus Jadi Tempat Kampanye Pemilu

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja menegaskan bahwa kampus tidak bisa menjadi lokasi kampanye. Menurutnya, kampanye di tempat pendidikan dilarang oleh undang-undang.

Berdasarkan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu memang dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

"Belum saatnya. Kampanye di kampus masih ada larangan. Kalau itu diubah, jenis apa yang boleh di kampus. Kalau kampanye terbuka itu enggak bisa," ucapnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Bagja menerangkan, jika kampus ingin dijadikan lokasi kampanye, maka peraturan tersebut harus direvisi. Di sisi lain, ia khawatir ada dampak dari kampanye pemilu terhadap aktivitas belajar di lingkungan kampus.

"Sekarang enggak bisa. Silakan kalau mau direvisi terhadap hal itu, oke saja tapi kami enggak bisa usulkan ini dihapus. Ini dilarang. Kalaupun itu dilakukan, harus ubah UU," jelasnya.

"Kalau kampanye terbuka bisa dibayangkan, kampanye buat selebaran, pawai, itu akan jadi persoalan," ujarnya.

Menurut Bagja, kampus bisa saja menjadi lokasi kampanye yang berbentuk debat. Tetapi, mesti terlebih dahulu diatur dalam peraturan.

"Kalau debat masih memungkinkan tapi itu juga masih dalam perdebatan kan. Di aturannya enggak boleh, silakan diatur tapi hanya debat," kata Bagja.

"Kalau ada debat di kampus itu tempatnya. Namun itu dilarang kan sekarang di UU. Oleh sebab itu, silakan revisi tapi metodenya hanya debat. Enggak boleh ada pawai, bisa repot kita, bisa enggak belajar itu mahasiswa," pungkasnya.