Sidang Vonis Bupati Nonaktif Bogor Ade Yasin Digelar Hari ini, Jumat 23 September 2022

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Bupati Bogor Ade Yasin beserta empat pejabat di lingkungan Pemkab Bogor dengan kurungan penjara tiga tahun. Tuntutan itu disampaikan JPU dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bandung Tipikor, Senin (12/8/2022).

Ade Yasin beserta anak buahnya dituntut dalam kasus suap uang senilai Rp1,9 miliar kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Wilayah Jawa Barat (Jabar). Uang suap tersebut dilakukan agar Pemkab Bogor mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam LKPD Pemkab Bogor 2021.

"Terdakwa Ade Yasin dituntut pidana penjara selama tiga tahun penjara dan denda sebesar Rp100 juta subsider enam bulan kurungan, dan ada pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan publik selama terdakwa menjalani pidana pokok," kata Jaksa KPK Roni Yusuf saat membacakan surat tuntutan.

Jaksa KPK memaparkan, dalam kasus ini Ade Yasin tidak sendiri. Sejumlah pegawai di lingkungan Pemkab Bogor dituntut hukuman serupa oleh jaksa, yaitu tiga tahun penjara.

Untuk tuntutan terdakwa Ihsan Ayatullah, yaitu penjara selama tiga tahun dan denda Rp100 juta subsider enam bulan. Sedangkan, terdakwa Maulana Adam dan Rizki Taufiq Hidayat pidana penjara masing-masing selama dua tahun denda Rp50 Juta subsider selama dua bulan.

Roni mengatakan, total uang suap yang didakwakan KPK menyentuh angka Rp1,9 miliar. Para Terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai Pasal 5 ayat 1 hurup H UU RI Juncto pasal 5 ayat 1 Juncto Pasal 64 KUHP.

"Mereka memberikan uang untuk laporan keuangan agar dikondisikan, agar laporan keuangan LKPD Bogor mencapai WTP dari BPK," ujarnya.

Hakim Ketua Hera Kartiningsih memberikan waktu agar para terdakwa mengajukan hak pembelaan atas tuntutan dari JPU KPK itu.

"Atas putusan ini, hari Senin kami memberi kesempatan untuk (terdakwa) mengajukan pembelaan," ucap Hera.