PSI Berharap Pemerintah Turunkan Potongan Aplikasi Ojol

Tarif Baru Ojek Online Segera Diumumkan — Pengemudi ojek online menjemput penumpang di depan Stasiun Palmerah, Jakarta, Selasa (6/9/2022). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan segera menerbitkan regulasi kenaikan tarif ojek online (ojol). Hal itu menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang membuat beban operasional transportasi semakin besar. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berharap pemerintah masih bisa menurunkan biaya potongan aplikasi ojek online, yang kini berada di angka maksimal 15% menjadi 10%.

Sekretaris Jenderal DPP PSI Dea Tunggaesti mengatakan, besaran 15% masih dianggap memberatkan bagi para pengemudi ojol.

"Besaran 15% yang menjadi ketetapan saat ini masih memberatkan. Kami mendukung usulan 10 persen seperti disampaikan rekan-rekan driver. Para driver sudah menanggung beban biaya BBM, parkir, pulsa, suku cadang, dan lain-lain," kata dia dalam keterangannya, Rabu (28/5/2022).

Menurut Dea, meski berada di angka maksimal 15%, masih banyak aplikator melanggarnya. Bahkan ini harusnya diberi sanksi.

"Pada kenyataannya, keputusan tersebut masih banyak dilanggar aplikator. Dalam Kepmenhub tersebut tidak ada sanksi jika aplikator melanggar," ungkap dia.

Karena itu, jika tak diberi sanksi, maka aturan yang ada saat ini tidak akan efektif.

"Kalau tidak ada ketentuan soal sanksi, keputusan Menhub itu bakal diabaikan, tidak akan efektif,” kata Dea.

Konflik antara pengemudi ojek online (ojol) dan ojek pangkalan (opang) kembali terjadi. Kali ini melibatkan penumpang ojol menjadi korban. Penumpang dan pengemudi ojol diperas oleh dengan oknum opang di Stasiun Pondok Ranji, Ciputat, Tangerang Selata...

2 dari 3 halaman

Masih Dikeluhkan

Sebelumnya, asosiasi Pengemudi Ojek Online mengeluhkan kebijakan aplikator yang masih melakukan pemungutan biaya sewa aplikasi lebih tinggi dari ketentuan yang berlaku di tengah kenaikan harga BBM subsidi. Yakni, berkisar hingga 20 persen.

Padahal, Kementerian Perhubungan menetapkan batas maksimal biaya pemotongan sewa aplikasi mencapai 15 persen. Angka ini turun dari ketentuan sebelumnya maksimal potongan sebesar 20 persen.

"Di tengah kenaikan harga BBM Pertalite ini, kami keluhkan biaya potongan sewa di atas 20 persen," ujar Ketua Presidium Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Igun Wicaksono dalam diskusi MNC Trijaya bertajuk Pembatasan Penggunaan BBM Subsidi untuk Siapa, Selasa (27/9/2022).

3 dari 3 halaman

Pendapatan Terpangkas

Igun menyampaikan, tingginya tarif potongan biaya sewa oleh aplikator tersebut membuat pendapatan harian ojol terpangakas cukup tajam.

Sebab, pengemudi ojek daring tersebut juga tengah dibebani biaya kenaikan BBM subsidi, seperti Pertalite hingga perawatan kendaraan untuk menjaga kualitas kendaraan tetap prima.

"Sekarang hitung aja berapa biaya bensin, biaya untuk perawatan. Ini pendapatan harian kami terpotong banyak," tekannya.