DPRD DKI Minta Pj Gubernur Pengganti Anies Kaji Mendalam Soal Sumur Resapan

FOTO: Pembangunan Sumur Resapan di RPTRA Meruya Utara — Pekerja menyelesaikan pembangunan sumur resapan di RPTRA Meruya Utara, Jakarta, Selasa (25/1/2022). Pembangunan 100 titik sumur resapan ini bertujuan untuk mengantisipasi banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta Penjabat Gubernur atau Gubernur selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam mengenai sumur resapan untuk pencegahan banjir.

Menurut Ida hal tersebut guna meminimalisir terbuangnya anggaran secara sia-sia apabila Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI ingin mengalokasikan dana untuk pengadaan sumur resapan tersebut.

"Sumur resapan bagus apa tidak sih? Saya hanya berharap untuk 2023 kalau memang Pemda mau menganggarkan sumur resapan saya minta untuk dikaji betul-betul, titik lokasinya, titik tepatnya," kata Ida saat ditemui di Ruang Rapat Komisi D, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/9/2022).

"Jangan dia bikin sumur resapan baru semeter dua meter digali sudah keluar air, kan percuma dong bikin sumur resapan," lanjut dia.

Ida mengatakan jangan sampai keberadaan sumur resapan membuat resah masyarakat. Mengingat sudah banyaknya lokasi titik-titik keberadaan sumur resapan di wilayah DKI Jakarta.

"Kedua titik sumur resapan ini tidak membuat resah masyarakat. Kita lihat saja kantor kelurahan, bisa 17 bisa 23 titik, satu kantor kelurahan halamannya dibuat sumur resapan," jelas Ida.

Ida berharap kajian terkait sumur resapan untuk mencegah banjir dilakukan dengan matang. Ida ingin agar pada 2023 nanti keberadaan sumur resapan tidak lagi mengganggu aktivitas dan kenyamanannya warga.

"Kenapa? Karena kajiannya yang tidak matang. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi di 2023," ujar dia.

Tak hanya sumur resapan, program normalisasi pun kata Ida harus didiskusikan secara mendalam terlebih dahulu sebelum dilanjutkan oleh Pj Gubernur pengganti Anies Baswedan.

"Siapapun Gubernurnya, siapapun Pj itu harus menyelesaikan sampah, banjir, macet, dan sebagainya," ucap dia.

Tingginya intensitas hujan belakangan membuat kekhawatiran munculnya banjir di Jakarta. Belakangan Prmprov DKI berencana membangun sumur resapan untuk mengatasi banjir. Bagaimana perjalanannya?

2 dari 2 halaman

Penanganan Banjir di DKI

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa penanganan banjir di wilayah DKI Jakarta tidak bisa hanya mengandalkan konstruksi beton atau sheetpile.

Menurut Anies, air yang bermuara ke utara Jakarta dapat ditahan lebih lama dengan membangun waduk dan memperbanyak sumur resapan.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. RPD yang terdapat dalam Pergub ini akan dijalankan oleh Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta berikutnya sebagai pedoman menjalankan pemerintahan di DKI.

Diketahui, Anies bahkan telah menambah 583 sumur resapan sebagai salah satu unsur revitalisasi Pasar Induk Cipinang. Dia juga menjadikan kawasan Pasar Induk Cipinang sebagai zero run off agar air hujan yang jatuh di dalam kompleks tidak dialirkan ke gorong-gorong yang ada di bagian luar.

"583 sumur resapan, jadi prinsip zero run off artinya kalau ada air di luar sini, maka Pasar Induk bisa bilang kami tidak menyumbang air keluar, karena seluruh airnya dipertahankan di dalam pagar, tapi diturunkan ke dalam tanah," kata Anies di Pasar Cipinang Kebembem, Kamis 22 September 2022.

Banjir
Bencana Alam
Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan.
Lihat Selengkapnya
Banjir
Anies Baswedan
Tokoh
Anies Baswedan pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ke-29 pernah menjadi rektor termuda se-Indonesia
Lihat Selengkapnya
Anies Baswedan
Sumur Resapan
Sumur Resapan DKI
Banjir DKI
DPRD DKI Jakarta