Pulau G Belum Bisa untuk Permukiman, Ini Penjelasan Pemprov DKI Jakarta

Liputan6.com, Jakarta Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Heru Hermawanto mengatakan pemanfaatan Pulau G untuk permukiman, belum bisa dilakukan. 

Pasalnya, pemanfaatan Pulau G termaktub pada zona ambang atau kawasan belum berwujud. Oleh karena itu, pemerintah DKI Jakarta belum bisa memastikan detail peruntukannya.

Hal ini diungkapkan Heru dalam rapat kerja bersama Komisi D bidang pembangunan membahas Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Khusus Ibu Kota DKI Jakarta, Rabu 28 September 2022.

"Kemudian yang tadi akhir, belum wujud (Pulau G) gitu, ini memang di dalam ketentuan prinsipnya kita itu di rencana detail. Manakala sudah ada garis atau kebijakannya baru bisa kita tuangkan sebenarnya," kata Heru.

Heru menjelaskan, selain belum adanya wujudnya, peruntukan pulau hasil reklamasi itu harus dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 

"Manakala belum ada maka belum bisa. Maka melalui metode apa? Pengkajian. yang nanti dituangkan ke mana ke Perda RTRW sebagai arahan begitu," jelas Heru.

Dia menuturkan arah pembangunan pulau reklamasi Jakarta ini seharusnya sudah muncul saat pertama kali ditetapkan perjanjian antara pemerintah DKI dengan pengembang. 

Menurut Heru, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tak bisa melakukan pembangunan pulau secara sepihak. Maka, harus ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak swasta yang membangun pulau tersebut alias pihak pengembang.

"Kemudian di situlah terjadi adanya kerja sama PKS. Nah ini, pemanfaatan itu pasti kaitannya dengan PKS nya begitu," ujar dia.