Pulau G Diharapkan Bisa Jadi Tempat Pemukiman Warga Jakarta Menengah ke Bawah

20160417-Penampakan Terkini Bentuk Pulau G Hasil Reklamasi Teluk Jakarta — Sejumlah warga memadati kawasan Muara Angke untuk melihat proses reklamasi di Jakarta, Minggu (17/4). Lokasi yang dulunya mejadi tempat nelayan mencari ikan berubah menjadi dataran dari proyek Reklamasi Teluk Jakarta. (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengingatkan Pemprov DKI Jakarta mementingkan masyarakat menengah ke bawah, khususnya peruntukan Pulau G Teluk Jakarta yang diarahkan untuk permukiman.

Diketahui, kebijakan Pulau G diarahkan sebagai permukiman tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan DKI Jakarta.

Kendati peruntukannya sejauh ini belum dapat direalisasi, anggota Fraksi PDIP tersebut telah mewanti-wanti Pemprov DKI. Ida meminta agar pembangunan permukiman tidak untuk masyarakat kalangan atas.

"Yang pertama harapan saya tidak ada ketimpangan antara menengah ke atas ke menengah ke bawah. Kan bisa aja mereka membangunkan untuk padat penduduk boleh dong, kan kita masih berharap bahwa mereka ikhlas untuk membangunkan untuk penduduk yang menengah ke bawah," kata Ida saat dikutip, Kamis (29/9/2022).

Menurut dia, apabila terjadi keputusan final, pembangunan permukiman di Pulau G lebih baik diperuntukkan ke arah rumah susun. Tujuannya agar masyarakat menengah ke bawah dapat menempati hunian dengan biaya sewa yang terjangkau.

"Kami dari komisi D ini mendapat pesan maupun keluhan masyarakat untuk mendapatkan rusunawa. Berartikan memang sangat dibutuhkan masyarakat," kata Ida.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan PT Taman Harapan Indah tentang pencabutan izin reklamasi pulau H.

2 dari 3 halaman

Belum Bisa Dilakukan

Sebelumnya, pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) Heru Hermawanto mengatakan bahwa pemanfaatan Pulau G yang diarahkan untuk permukiman belum bisa dilakukan. Meski sudah tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan DKI Jakarta, Heru memastikan pemanfaatan dan peruntukan Pulau G untuk permukiman belum bisa dilakukan.

Menurut Heru lantaran Pulau G masuk dalam zona ambang atau kawasan belum terwujud. Sebab, semua pemanfaatan ruang dikaitkan dengan zona ambang atau kawasan.

"Nah begitu, kemudian yang tadi akhir yang belum wujud (Pulau G) gitu, ini memang di dalam ketentuan prinsipnya kita itu di rencana detail itu manakala sudah ada garis atau kebijakannya baru bisa kita tuangkan sebenarnya," ujarnya di lokasi.

3 dari 3 halaman