Komitmen Berantas Korupsi, Firli Bahuri Didukung Jadi Presiden di 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus dugaan rasuah di Mahkamah Agung. Sebanyak 10 orang sudah berstatus tersangka termasuk Hakim Agung Sudrajad Dimyati.

Tindakan KPK tersebut mendapat apresiasi dari Komunitas Persaudaraan Buruh Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Tidak tanggung, mereka bahkan langsung memberi dukungan kepada Ketua KPK, Firli Bahuri, sebagai sosok yang layak dimajukan untuk Pemilihan Presiden 2024.

“Firli merupakan figur potensial yang saat ini paling mendekati kriteria yang diinginkan kalangan buruh,” kata Yoga Pratama, perwakilan komunitas tersebut, seperti dikutip dari siaran pers diterima, Senin 26 September 2022.

Yoga memastikan, dukungan yang diberikan terhadap Firli tidak hanya bermodal satu prestasi saja. Menurut dia, dukungan juga diberikan karena rekam jejak Firli yang lahir dan tumbuh dari lingkungan yang penuh perjuangan dan bukan dari mereka yang hidup di ‘kasur yang empuk’.

“Kriteria pertama harus paham perjuangan kami. Dan itu mustahil dimiliki oleh mereka yang lahir di kasur yang empuk, yang hidupnya serba terjamin," tutur Yoga.

Yoga meyakini, perjalanan hidup Firli kontras dengan nama-nama lain yang diisukan bakal maju sebagai Capres atau Cawapres. Diketahui, Firli asalah seorang anak petani miskin di desa terpencil serta telah menjadi yatim pada usia lima tahun.

“Sejak kecil, Firli terbiasa bekerja keras bahkan cukup lama menjalani kerja serabutan sebagai buruh tidak tetap, Firli pernah bekerja sebagai tukang sadap karet, juga pembantu di salah satu rumah tangga dengan tugas mencuci mobil dan pakaian, termasuk membersihkan WC dan halaman rumah,” tutur Yoga.

“Jadi Pak Firli ini bukan saja mengerti tapi juga merasakan bagaimana perjuangan jadi buruh,” yakin Yoga menambahkan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus dugaan rasuah di Mahkamah Agung. Diketahui, sebanyak 10 orang sudah berstatus tersangka termasuk Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Menurut Ketua KPK, Firli Bahuri, harus dilakukan upaya sistematik agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

"Kalau menurut saya ada beberapa langkah yang perlu diambil, di antaranya penerapan eksaminasi putusan, keterbukaan publik untuk pelaksanaan sidang kasasi dan PK, dan perekaman pelaksanaan sidang," kata Firli melalui keterangan diterima, Selasa 27 September 2022.

Firli menambahkan, eksaminasi putusan dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal untuk menilai pertimbangan putusan hakim.

Eksaminasi dimaksudkan sebagai salah satu upaya kontrol, dan bukan untuk mengintervensi independensi hakim agung. Sedangkan keterbukaan publik dan perekaman pelaksanaan sidang bertujuan untuk mewujudkan proses persidangan yang lebih transparan.

Meski diakui upaya ini sulit dilakukan, namun dalam pengertian sidang yang sepenuhnya terbuka di MA, setidaknya terdapat bukti proses persidangan, terutama pada penyampaian memori kasasi dan kontra memori, juga pada sidang yang memerlukan pemeriksaan ulang saksi, ahli, atau JPU.

"Kemudian (langkah selanjutnya) mapping SDM dan rotasi pegawai," tambah Firli.

Firli meyakini, langkah tersebut dipandang penting dalam rangka menciptakan keseimbangan dalam organisasi serta memperbaiki budaya kerja di MA.

Purnawirawan Polri bintan tiga ini juha meyakini, manajemen SDM yang baik akan mengurangi potensi korupsi yang melibatkan pihak tertentu yang merasa punya pengaruh dalam organisasi.

"Mutasi orang-orang yang terlalu lama dan pecah kelompok-kelompoknya," Firli menambahkan.