Fadli Zon Minta MK Koreksi Ulang Presidential Threshold Demi Paslon Lebih Banyak

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah tokoh telah mengajukan judicial review terhadap Presidential Threshold ke Mahkamah Konstitusi. Namun langkah tersebut kandas setelah Mahkamah Konstitusi atau MK menolak gugatan tersebut.

Politisi Partai Gerindra Fadli Zon meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengoreksi ulang terkait Presidential Threshold demi calon Capres dan Cawapres yang tidak hanya diikuti dua atau tiga pasangan saja. Aturan itu dianggap sebagai penghambat bagi putra putri terbaik bangsa Indonesia untuk menjadi orang nomor satu.

"Semangat ini saya kira banyak di kalangan masyarakat supaya tidak ada satu fertekompli, bahwa capres dibatasi, harus paketnya itu, dan masyarakat harus memilih yang ada, padahal bisa menyajikan menu yang lebih banyak," kata Politisi Partai Gerindra Fadli Zon, Sabtu (1/10/2022).

Menurut dia, perubahan aturan itu bisa dilakukan melalui pengganti Undang-Undang (Perppu). Namun opsi itu baru bisa dilakukan apabila sudah mendapat persetujuan dari Presiden RI yaitu Joko Widodo.

"Kalau pak Jokowi mau meninggalkan sebuah legacy di dalam demokrasi, ya bisa dilakukan Perppu dan bisa langsung berlaku," tegasnya.

Tapi, Fadli Zon melihat kenyataannya Jokowi tidak mengubah aturan itu sehingga MK menolak judicial review. Ditambah dengan sikap DPR RI yang memutuskan tidak membahas perubahan atau revisi UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Sehingga, ketika tidak ada yang perlu direvisi oleh anggota DPR RI maka dianggap terus berlaku dan ketika digugat ke MK akan kandas.

"Apalagi Perppu juga kelihatannya agak sulit, jadi mungkin kalau tidak bisa di masa yang sekarang ya di masa akan datang setelah 2024," kata Fadli.

Sebelumnya, Politisi Partai Gerindra Fadli Zon pernah menolak rencana Undang-undang penyelenggaraan pemilu pada tahun 2017 silam karena presidential threshold atau ambang batas pencalonan. Sebab, sebelum pemilu berlangsung, kalangan elite politik atau oligarki sudah menentukan calon untuk didukung menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Artinya kalangan elite atau oligarki ini yang bakal menempatkan siapa calon Presiden dan Wakil Presiden untuk maju di Pemilu serta menentukan pemenangnya. Sementara, calon-calon presiden lain yang sudah mantap ingin maju di Pemilu pasti terganjal dengan aturan Presidential threshold.

"Padahal di tahun 2004, kita pernah punya lima calon pasangan Capres dan Cawapres, makanya dibuat sampai putaran dua," kata Fadli di Jakarta Sabtu (1/10/2022).

Secara tidak langsung, Presidential Threshold telah menghilangkan kesempatan calon-calon pemimpin bangsa Indonesia. Padahal pemilih presiden itu seharus adalah rakyat Indonesia bukan kalangan elite partai politik ataupun orang yang memiliki kepentingan.

"Tapi ini ada semacam pemilihan, pembatasan oleh para elit, kalau dipaksa ada pemilihan elit terlebih dahulu, apakah elit partai politik atau karena memang UUD kita dipilih atau ditentukan oleh partai politik, saya kira itu cukup fair," jelas Fadli.