Relawan Anies Minta KPK Jangan Sampai Jadi Alat Politik

Liputan6.com, Jakarta Dugaan tentang adanya upaya ‘terburu-buru’ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai tersangka atas kasus dugaan pelanggaraan pidana dalam penyelenggaraan balapan Formula E, mendapatkan reaksi keras dari Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI).

Dengan menyitir laporan investigasi yang dilakukan sebuah media ibukota (1/10), organisasi masyarakat pendukung Anies Baswedan itu menilai bahwa KPK tak memiliki alat bukti yang cukup untuk mentersangkakan Anies.

KPK sebagaimana terungkap dalam investigasi itu, yakni agar tidak ’keduluan’ oleh rencana koalisi parpol mendeklarasikan Anies sebagai Calon Presiden 2024 karena dikhawatirkan dapat menyulitkan teknis pengusutan kasusnya, dinilai mengandung bias politik.

“KPK bukanlah pihak dalam kompetisi politik khususnya Pemilihan Presiden (Pilpres). Karena itu, kami menolak segala upaya untuk menjadikan KPK sebagai instrumen politik,” kata Sekjen SKI Raharja Waluya Jati, Sabtu (1/10/2022) dalam keterangan tertulisnya.

Laporan investigasi yang disitir SKI itu juga menyebutkan bahwa KPK telah berupaya mempengaruhi pakar-pakar hukum agar mau menyatakan adanya pelanggaran pidana dalam kasus penyelenggaraan balapan Formula E.

Meski demikian, tidak semua pakar hukum menuruti kemauan lembaga tersebut. Pakar hukum UNPAD Prof Romli Atmasasmita, misalnya, bersikukuh dengan pandangannya bahwa dalam kasus tersebut hanya terdapat pelanggaran administratif.