125 Nyawa Melayang di Stadion Kanjuruhan, Tanggung Jawab Siapa?

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan, korban meninggal dalam tragedi Kanjuruhan Malang berjumlah 125 orang. Sebelumnya terdapat data ganda hingga menimbulkan simpang siur soal jumlah korban.

Jumlah korban meninggal dunia tragedi Stadion Kanjuruhan Malang itu berdasarkan hasil kerja tim Disaster Victim Identification (DVI) guna memastikan identitas korban yang meninggal. Termasuk verifikasi data oleh Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten Malang.

"Data awal diumumkan 129 korban dan hasil terakhir pengecekan data, jumlah korban 125 jiwa karena ada tercatat data ganda," kata Listyo Sigit saat di Stadion Kanjuruhan Malang, Minggu, 2 Oktober 2022 malam.

Dalam kesempatan itu Listyo Sigit menyampaikan duka cita mendalam atas kejadian tersebut. Serta memastikan menjalankan perintah Presiden Joko Widodo untuk mengusut peristiwa itu sampai tuntas. Serta akan menyampaikan hasilnya kepada publik.

"Langkah lanjutan, tim DVI dan tim penyidik untuk menginvestigasi secara tuntas dan hasilnya nanti akan disampaikan ke masyarakat," ujar Listyo.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Wiyanto, mengatakan ada korban jiwa yang datanya tercatat dua kali yakni atas nama Klarista tercatat di RSUD Kanjuruhan dan RS Wafa Husada serta Muh Khoirul Huda, warga Blitar yang tercatat dibawa pulang dan di RS Saiful Anwar Malang.

"Sehingga terjadi selisih data karena tercatat dua kali," ujar Wiyanto.

Selain itu, ada kesalahan pencatatan korban tragedi Stadion Kanjuruhan Malang di RS Salsabila yang sebelumnya dinyatakan meninggal dunia 3 orang dan dirujuk satu orang, ternyata terkonfirmasi ada satu korban jiwa atas nama Haikal dan 3 orang masih dirawat di RS Saiful Anwar Malang.

Berdasarkan keterangan Direktur Utama RSUD Kanjuruhan Bobby Prabowo, para korban meninggal diduga karena kekurangan oksigen karena ramainya orang dan asap gas air mata di udara Stadion Kanjuruhan.

Tindakan aparat kepolisian yang menembakkan gas air mata ini dikecam berbagai pihak. Pasalnya, regulasi dari FIFA tegas melarang penegak hukum menggunakan substansi tersebut di dalam stadion.

Hal itu sebagaimana tertulis di pasal 19 b tentang petugas penjaga keamanan lapangan yang berbunyi, 'no firearms or crowd control gas shall be carried or used' yang artinya senjata api atau gas pengendali massa tidak boleh dibawa atau digunakan.

Sekretaris Jendral PSSI Yunus Nusi mengungkap alasan aparat keamanan melepaskan tembakan gas air saat insiden pecah. Menurutnya, langkah itu sudah dipertimbangkan oleh pihak terkait demi mengantisipasi serbuan suporter.

"Begitu cepat kejadiannya, sehingga pihak keamanan mengambil langkah-langkah yang tentu dari mereka sendiri telah dipikirkan dengan baik,” ujar Yunus Nusi dalam konferensi pers di Stadion Madya Senayan, Minggu (2/10/2022).

"Memang kita lihat bersama, pascapertandingan itu, dari suporter banyak yang turun ke lapangan, (kemudian) pihak keamanan mengambil langkah-langkah antisipasi," sambungnya dalam kesempatan yang sama.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur Irjen Nico Afinta mengungkap alasan aparat menembakkan gas air mata kepada suporter Arema FC saat kerusuhan terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Menurutnya, tindakan tersebut untuk menghalau suporter yang merangsek turun ke lapangan.

"Seandainya suporter mematuhi aturan, peristiwa ini tidak akan terjadi. Semoga tidak terjadi lagi peristiwa seperti ini," ucapnya dalam konferensi pers di Mapolres Malang, Minggu (2/10/2022).

Penggunaan gas air mata oleh aparat kepolisian ini bakal didalami dan diusut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM mengusut itu lantaran aturan Federasi Sepakbola Internasional (FIFA), aparat penegak hukum tidak diizinkan untuk menggunakan gas air mata dalam stadion.

"Kami sedang mendalami prosedur terkaut aturan FIFA atau PSSI dan sedang membicarakan proses pemantauannya. Semua (termasuk penggunaan gas air mata)," ujar Komisioner Komnas HAM Choirul Anam dalam keterangannya, Minggu (2/10/2022).

Sementara.Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang yang menyebabkan 125 orang meninggal dan ratusan lainnya luka-luka.

"Ini harus diusut tuntas. Bila perlu, bentuk segera Tim Gabungan Pencari Fakta," ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam keterangannya, Minggu (2/10/2022).

Usman menyayangkan tindakan aparat kepolisian dalam melerai massa di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Menurut Usman, tindakan aparat kepolisian yang menyebabkan ratusan korban meninggal ini tidak bisa dibenarkan.

"Penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat keamanan negara untuk mengatasi atau mengendalikan massa seperti itu tidak bisa dibenarkan sama sekali," ujar Usman.

Maka dari itu, Usman meminta tragedi ini harus diusut tuntas. Pasalnya, menurut Usman Hamid, tragedi ini mengingatkan kembali peristiwa tewasnya lebih dari 300 orang dalam tragedi sepak bola Peru di tahun 1964.

"Tragedi ini mengingatkan kita pada tragedi sepak bola serupa di Peru tahun 1964 di mana saat itu lebih dari 300 orang tewas akibat tembakan gas air mata yang diarahkan polisi ke kerumunan massa lalu membuat ratusan penonton berdesak-desakan dan mengalami kekurangan oksigen," kata Usman.

Menurut Usman, tragedi di Malang ini tidak seharusnya terjadi jika aparat keamanan memahami betul aturan penggunaan gas air mata. Usman menyebut pihaknya juga menyadari aparat keamanan sering menghadapi situasi yang kompleks dalam menjalankan tugas.

"Tapi mereka harus memastikan penghormatan penuh atas hak untuk hidup dan keamanan semua orang, termasuk orang yang dicurigai melakukan kerusuhan," kata dia.

Imbas tragedi Stadion Kanjuruhan ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memerintahkan agar kompetisi sepak bola kasta tertinggi dalam negeri, Liga 1 2022/2023, dihentikan sementara. Keputusan ini disampaikan dalam keterangan pers yang dilakukan di Istana Bogor pada Minggu (2/10/2022).

Jokowi juga meminta Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan serta prosedur pengamanan di laga sepak bola. Menurutnya, kompetisi masih akan vakum sampai evaluasi selesai dilaksanakan.

"Saya telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya," ujar Presiden Jokowi pada Minggu (2/10/2022).

Jokowi mengaku menyesali terjadinya tragedi ini. Jokowi berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di Tanah Air. Jokowi tak ingin tragedi kemanusian seperti ini terulang di masa yang akan datang

"Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI agar menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilaksanakan," kata Jokowi.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Efendi menyatakan, tragedi yang hingga saat ini merenggut 125 nyawa akibat kericuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, akan segera diinvestigasi.

Muhadjir mengatakan, proses investigasi tersebut sesuai dengan perintah dari Presiden Joko Widodo. Pelaksanaan investigasi untuk mengungkap kejadian yang mengakibatkan ratusan nyawa melayang itu akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Presiden juga memerintahkan untuk dilakukan investigasi. Secepat mungkin dan harus ada yang bertanggungjawab," kata Muhadjir di Kabupaten Malang, Minggu (2/10/2022) dilansir dari Antara.

Ia menambahkan, pemerintah juga memastikan akan memberikan santunan kepada para korban tragedi Kanjuruhan yang meninggal dunia maupun yang saat ini masih menjalani perawatan untuk pemulihan.

"Presiden sudah meminta ke gubernur untuk koordinasikan dan termasuk Mensos untuk santunan," ujar Muhadjir.

Tragedi Kanjuruhan ini menjadi kasus kematian paling mematikan kedua di dalam sejarah dunia sepak bola. Hal ini tergambar jika mengacu pada daftar yang dirilis oleh situs princeonomics, menggeser catatan buruk dari insiden sepak bola yang terjadi di Ghana pada tahun 2001. Angka ini sekaligus menunjukkan yang paling mematikan di Asia.

Lalu, siapa yang harus bertanggungjawab atas tragedi Kanjuruhan ini? Hingga kini belum ada pihak yang menyadari kesalahannya dan menyatakan siap bertanggung jawab.