Kemendagri Dorong Pemda Fokus Anggarkan Penanganan Inflasi

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk fokus membuat anggaran penanganan dan pengendalian inflasi.

Menurut dia, hal itu dapat dilakukan melalui sejumlah mekanisme, seperti penganggaran pada setiap Organisasi Perangkat Dearah (OPD) terkait yang mempunyai tugas dan fungsi langsung dalam hal penanganan inflasi.

“Apabila alokasi anggaran (penanganan dan pengendalian inflasi) belum tersedia, Pemda dapat menggunakan sebagian alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan melakukan pergeseran anggaran melalui perubahan penjabaran APBD,” kata Fatoni saat menerima audiensi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) di Kantor Kemendagri, Jakarta, dalam keterangan pers diterima, Selasa (4/10/2022) malam.

Fatoni menambahkan, selain bersumber dari BTT, anggaran penanganan inflasi juga dapat bersumber dari Bantuan Sosial. Harapannya, inflasi dapat ditangani dan terkendali dengan optimalisasi APBD.

Fatoni berharap, optimalisasi APBD nantinya bisa digunakan untuk sejumlah kegiatan, mulai dari menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan dan ketersediaan bahan pangan dengan kerjasama antardaerah, termasuk memberikan bantuan sosial untuk masyarakat rentan.

“Pemda dapat menganggarkan penanganan inflasi pada APBD Perubahan. Hal ini sesuai dengan siklus pelaksanaan anggaran, selain memanfaatkan sebagian alokasi anggaran BTT sebagaimana Surat Edaran (SE) Nomor 500/4825/SJ poin 9,” jelas Fatoni.