Masuki Tahun Politik, KPK Diminta Netral dan Jaga Imparsialitasnya

“Adanya keraguan berbagai pihak terhadap KPK dalam mengangkat kasus formula E patut dipertimbangkan. Berdasarkan laporan audit BPK tidak ditemukan kejanggalan dan penyelewengan penggunaan anggaran APBD DKI Jakarta yang digunakan untuk pelakanaan formula E”, ujar Khoiron.

Dalam upaya melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhaap Anies, sambung Khoiron, KPK perlu mencermati UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak yang harus dilindungi terkait perlindungan hukum terhadap diri pribadi manusia atau tersangka yang sedang menjalani proses pemeriksaan perkara pidana, antara lain : Hak Perlindungan, Hak Rasa Aman, dan Hak tidak diperlakukan sewenang-wenang.

“Selain itu dalam rangka due process of law, yang antara lain sebagai upaya untuk menjaga perlindungan hak warga negara, KPK berkewajiban menggunakan asas-asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), yang menjelaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap dan ditahan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”, pungkas Khoiron.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diisukan akan dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi ajang balap mobil listrik Formula E PT Jakarta Propertindo (Jakpro) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah disebut menjadi alat untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan.

Juru Bicara KPK Ali Fikri membantah adanya upaya kriminalisasi yang dilakukan Firli Bahuri kepada Anies Baswedan. Ali pun menyayangkan adanya isu tersebut.

"KPK menyayangkan adanya opini yang menyebut pimpinan KPK memaksakan penanganan perkara Formula E ini, padahal gelar perkara dilakukan secara terbuka dan memberikan kesempatan semua pihak untuk menyampaikan pendapatnya," ujar Ali dalam keterangannya, Senin (3/10/2022).

Ali mengatakan, dalam gelaran ekspose kasus ini dilakukan secara terbuka oleh pimpinan KPK. Dalam gelar perkara tersebut dipaparkan hasil pengumpulan informasi oleh tim untuk mendapatkan saran dan masukan dari seluruh pihak yang ikut dalam forum tersebut.

Ali menyebut, dalam ekspose, pembahasan dilakukan secara konstruktif dan terbuka. Semua peserta ekpose punya kesempatan sama menyampaikan analisis maupun pandangannya.

"Sehingga dengan sistem dan proses yang terbuka tersebut, penanganan perkara di KPK dipastikan tidak bisa diatur atau atas keinginan pihak-pihak tertentu saja. Namun setiap penanganan perkara di KPK adalah berdasarkan kecukupan alat bukti," kata Ali.