Pemberantasan Korupsi Dinilai Bisa Maksimal Jika Firli Maju 2024

Ketua KPK, Firli Bahuri Ketua KPK, Firli Bahuri (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia masih menjadi negara dengan tingkat kasus korupsi yang mengkhawatirkan. Oleh sebab itu, kemunculan sosok calon presiden 2024 yang memiliki tekad pemberantasan korupsi menjadi hal yang paling dipertimbangkan masyarakat dalam memberi dukungan pada Pilpres 2024.

Senada dengan itu, Perkumpulan Petani Sawit di Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, menyatakan bahwa sosok Ketua KPK Firli Bahuri adalah seorang yang layak menjawab harapan tersebut.

“Firli dianggap sebagai tokoh yang tepat karena merepresentasikan semangat perlawanan rakyat terhadap korupsi. Kami ingin Firli jadi Presiden untuk habisi korupsi, karena sudah parah ini korupsi, di saat rakyat sedang susah, harga petani anjlok, tega-teganya ada pejabat korupsi," kata Ketua Perkumpulan Petani Sawit, Atoillah, di Desa Nyelanding, Kecamatan Air Gegas, dalam keterangan diterima, Minggu (9/10/2022).

Atoillah menilai, kepemimpinan Firli sangat dibutuhkan Indonesia ke depan. Di samping tegas dan berani, purnawirawan polisi bintang tiga itu juga dinilai jelas pemihakannya terhadap rakyat kecil.

"Koruptor bantuan rakyat, bantuan subsidi pupuk, benih, ditangkap. Beliau cocok buat rakyat, pasang badan," ujar dia.

Ketua KPK Firli Bahuri gelar konferensi pers Minggu (6/12) dini hari. Ia menjelaskan tentang penetapan tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial Covid-19. Menteri Sosial Juliari Batubara ikut terjerat jadi tersangka.

2 dari 2 halaman

Perang Total Terhadap Korupsi

Pandangan serupa juga disampaikan rekan seprofesi Atoillah, Wardi Abdilah. Dia tegas menyatakan Firli Bahuri harus jadi presiden untuk memimpin perang total terhadap korupsi.

Wardi meyakini, pemberantasan korupsi tak bisa lagi dilakukan oleh satu lembaga seperti KPK karena praktik korupsi sudah terjadi di hampir seluruh level pemerintahan dan kamar kekuasaan.

“Korupsi hanya bisa dibasmi jika presiden selaku kepala negara dan pemerintahan memimpin langsung pemberantasan korupsi. Harus presiden langsung, kalau presidennya tak mau perangi korupsi mana bisa, kami di bawah ini yang jadi korban terus," ucap Wardi.