PDIP Dukung Jokowi Reshuffle Menteri Antitesa, Siapa yang Dimaksud?

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan, reshuffle kabinet akan dilakukan.

Menurut dia, rencana tersebut akan selalu ada dan tinggal tergantung pelaksanaan tentang kapan diputuskan.

"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," kata dia di sela peninjauan Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Tengalluar, Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022).

Meski demikian, Jokowi tidak merinci siapa jajaran kabinetnya yang akan tergusur dalam reshuffle mendatang.

Jika benar, nantinya hal ini akan menjadi reshuffle jilid ke delapan pada era pemerintahan Jokowi sejak menjabat.

Diketahui, reshuffle jilid pertama Jokowi terjadi pada Rabu 12 Agustus 2015, kemudian jilid kedua pada Rabu 27 Juli 2016, ketiga pada Rabu 17 Januari 2018, keempat pada Rabu 15 Agustus 2018.

Lalu kelima pada Rabu 23 Desember 2020, keenam pada Rabu, 28 April 2021, dan ketujuh pada Rabu, 15 Juni 2022. Menariknya, semua reshuffle dilakukan pada hari Rabu.

Sementara itu, politikus senior Zulfan Lindan dinonaktifkan dari DPP Partai NasDem usai mengeluarkan pernyataan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah antitesis Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Surat peringatakan keras yang diberikan kepada Zulfan Lindan ini diteken langsung oleh Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) NasDem Johnny G Plate.  

Surya Paloh menyatakan, saat ini dinamika politik Indonesia sedang mengalami peningkatan berbagai gerak politik. Untuk itu, DPP NasDem menginginkan demokrasi yang sejuk dan memberi pendidikan dan informasi politik yang mencerahkan.

Dia meminta semua kader menghadirkan perdebatan politik gagasan dan subtansi bukan sekedar kulit yang hanya menimbulkan sensasi dan kegaduhan. Karena itu, keputusan penonaktifkan Zulfan Lindan ini diambil.

“NasDem memberikan peringatan keras kepada saudara Zulfan Lindan yang beberapa waktu terakhir berkali-kali membuat pernyataan ke media massa yang tidak produktif dan jauh dari semangat dan jati diri Partai NasDem yaitumengedepankan politik gagasan,” kata Paloh dalam keteranganya, Kamis (13/10/2022).

DPP Partai NasDem memberikan peringatan keras kepada saudara Zulfan Lindan berupa menonaktifkan dari kepengurusan DPP Partai NasDem.

“Kedua melarang keras untuk memberikan pernyataan di media massa dan media sosial atas nama fungsionaris Partai NasDem. Peringatan in diharapkan akan memberikan pelajaran bagi seluruh kader dan fungsionaris Partai NasDem untuk terus menjaga karakter,” kata dia.

NasDem meminta semua kader hanya memberikan pernyataan yang menambah nilai positif dan juga memberikan pemahaman baik terhadap publik.

“Sebab Partai NasDem ingin mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik dengan cara berpolitik yang memiliki komitmen kebangsaan yang kuat,” pungkasnya.