Kabar Reshuffle Kabinet Usai NasDem Deklarasi Anies, Demokrat: Jangan Jadi Alat Intimidasi Parpol

Liputan6.com, Jakarta Isu perombakan kabinet atau reshuffle kembali santer terdengar usai Partai NasDem mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024. 

Menanggapi hal itu, Partai Demokrat menilai reshuffle merupakan hak prerogatif presiden untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan sekelompok orang, apalagi sebagai menekan pihak-pihak yang tidak sejalan dengan pemerintah. 

"Jangan malah presiden ataupun para pembantunya sok-sokan mencoba mengkooptasi, menggergaji hak dan kewenangan parpol dengan memberikan tekanan atau intimidasi kepada parpol yang sedang berupaya melaksanakan tanggung jawab politiknya kepada rakyat dengan mengusung calon pemimpin negeri di Pilpres 2024," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP, Herzaky Mahendra Putra, dalam keterangan resmi, Jumat (14/10/2022).

Dia menilai, intimidasi dengan cara mereshuffle menteri-menteri yang tak sejalan, menunjukkan ada kecenderungan upaya konsolidasi kekuasaan oleh oligarki, agar tidak boleh ada sosok lain di luar kelompok mereka untuk tampil ke permukaan dan berlaga di kontestasi 2024.

"Seakan-akan negeri ini milik sendiri. Seakan-akan, semuanya harus dibaku atur oleh segelintir elit saja. Jika benar ini yang terjadi, demokrasi Indonesia yang sudah rapuh 8 tahun ini, menjadi semakin bobrok," tegasnya. 

Sikap Demokrat seperti yang selalu ditegaskan oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, akan terus konsisten bersama rakyat, memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Mengawal demokrasi Indonesia, agar semakin berkembang dan matang. 

Demokrat, kata Herzaky, akan melawan jika ada upaya oligarki mengambil alih kedaulatan rakyat dan berusaha mengintervensi parpol sebagai salah satu pilar demokrasi.

"Harapannya, Presiden Jokowi dan koalisinya dalam dua tahun terakhir ini fokus memperbaiki nasib rakyat dan memperbaiki iklim demokrasi Indonesia yang semakin tidak kondusif ini. Bukan malah sibuk memikirkan upaya melanggengkan kekuasaan," ucapnya. 

"Mungkin Jokowi bisa mencontoh Bapak SBY. Bagaimana Bapak SBY dalam tahun-tahun terakhir pemerintahannya, fokus mengurus negeri dan memikirkan nasib rakyat. Tidak berupaya menentukan dan mengatur-atur siapa sebaiknya calon pengganti beliau," imbuh Herzaky.