Wamen ATR Serahkan Sertifikat: Kami Tak Ingin Mafia Gugat Tanah Milik Pesantren

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto Bahas Kasus-Kasus Pertanahan Bersama DPR — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Raja Juli Antoni saat rapat kerja dengan komisi II DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (1/9/2022). Rapat tersebut membahas kasus-kasus pertanahan. (Lipuran6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (Wamen ATR) Raja Juli Antoni menyerahkan 33 sertifikat yang tersebar di sembilan wilayah Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang terdiri dari Yayasan Wakaf, Pondok Pesantren, serta Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (NU) pada kunjungan kerjanya, Sabtu (15/10/2022).

Menurut dia, penyerahan tersebut sebagai tindakan lanjutan terhadap kerja sama yang dibangun dengan NU.

"Kedatangan saya kesini dalam rangka menindaklanjuti MoU yang telah diteken antara Kementerian ATR/BPN dengan Nahdlatul Ulama di Jakarta dua bulan yang lalu," ucap Raja dalam keterangannya.

Menurut dia, sertifikat trsebut adalah cara untuk memastikan adanya kepastian hukum tanah sehingga tidak terjadi masalah di kemudian hari terutama ancaman dari para mafia.

"Kami tidak menginginkan bila suatu hari nanti ada mafia tanah yang menggugat tanah milik pesantren NU misalnya. Nah untuk mencegah hal itu terjadi, kita kasih perisai dulu dengan sertifikat ini," ungkap Politikus PSI ini.

Raja menegaskan, menyerobot tanah milik kiai dan pesantren adalah mencederai pembangunan manusia di Indonesia, karena itu kualat dunia akhirat jika mafia menyerobot tanah kyai dan pesantren.

Menunjukkan keseriusan memberantas mafia tanah yang bermain-main dengan urusan tanah warga, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto terjun langsung ke masyarakat. Hadi menyerahkan langsung sertifikat tanah prog...

2 dari 2 halaman

Komitmen

Raja menuturkan, komitmen bahwa ATR/BPN akan berada di samping Nahdlatul Ulama untuk melakukan sertifikasi tanah baik milik kelembagaan maupun milik warga Nahdlatul Ulama.

"Kita menginginkan Nahdlatul Ulama yang semakin besar dengan terus mengamong masyarakat. Kami di ATR/BPN berkomitmen menopang hal tersebut. Sebab tanah pesantren dan Kyai tidak boleh diserobot mafia," kata dia.

Dalam akhir sambutannya, dirinya menyampaikan tanah yang demikian luas dimiliki oleh Nahdlatul Ulama harus diamankan oleh seorang panglima. Atas hal itu, Wamen ATR/BPN menyatakan kesiapannya untuk menjadi panglima santri.

"Setiba di Jakarta nanti, saya mau ijin dan minta restu Pak Menteri untuk menjadi Panglima Santri. Insya Allah saya siap jadi Panglima Santri untuk mengamankan tanah Kyai dan Pesantren," pungkasnya.