Masyarakat Diminta Kawal Kasus Lukas Enembe Agar Pemeriksaan KPK Berjalan Lancar

Liputan6.com, Jakarta - Tokoh Intelektual Muda Keerom Michael Sineri mengatakan sudah waktunya pemerintah pusat menonaktifkan Gubernur Papua Lukas Enembe dan melantik seorang Pejabat Gubernur Papua menyusul menurunnya pelayanan publik di Bumi Cendrawasih. Pelayanan publik di Papua terhambat karena kondisi Lukas Enember yang tidak mampu untuk bekerja secara maksimal karena kondisinya saat ini sedang sakit dan menjadi tersangka kasus korupsi.

Michael menyarankan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk segera menonaktifkan gubernur untuk sementara dan menggantikannya dengan pejabat gubernur agar pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan baik. Dalam kasus Lukas Enembe adalah suatu fenomena baru di Papua hingga menyita semua perhatian publik, ucap Michael.

"Lukas Enembe sebagai pemimpin seharusnya berani untuk menghadapi proses hukum sehingga tidak perlu ada gerakan dari oknum untuk mendukung Lukas Enembe melakukan penjagaan di kediaman gubernur," ujar Michael dalam keterangannya, Minggu 16 Oktober 2022.

Dia menambahkan, tidak ada budaya Papua yang menjadikan hanya satu orang yang memimpin Papua. Hal itu karena di tanah Papua terdapat 7 wilayah adat dan terbagi menjadi banyak suku di dalamnya.

"Tidak semua orang bisa mengklaim sebagai ketua suku kecuali anak adat," tutur Michael yang juga Sekretaris KNPI Keerom ini.

Terkait isu pelantikan ketua suku besar Papua, pihaknya tidak mengakui adanya hal tersebut. Karena dalam prosesi pelantikan tidak semua orang Papua terwakili, .

Menurut Michael seharusnya tidak perlu masyarakat menjadi tameng untuk melindungi kasus yang menjerat Lukas Enembe. Dalam kasus Lukas Enembe, tidak bisa mengubah kasus hukum normal menjadi kasus hukum adat.

"Yang terlibat menjaga kediaman Lukas Enembe harus bisa memilah persoalan bahwa Lukas Enembe adalah gubernur bukan kepala suku-suku besar. Masyarakat harus mengawal kasus Lukas Enembe agar pemeriksaan bersama KPK dapat berjalan lancar," ucap Michael.

"Lukas Enembe harus tunduk kepada hukum dan ikuti proses hukum yang berlaku," tutup Michael.