Legislator PDIP Minta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Netral dari Polarisasi Politik

Ada Pemilu Serentak 2024, Komisi II DPR Minta Heru Budi Netral dari Polarisasi Politik — Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang. (Dok. DPR RI)

Liputan6.com, Jakarta Heru Budi Hartono resmi menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta mulai Senin (17/10/2022), menggantikan Anies Baswedan yang telah habis masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Heru akan mengemban tugas sebagai Pj Gubernur hingga jabatan gubernur definitif DKI Jakarta ditentukan melalui Pilkada 2024.

Menyikapi hal tersebut, Pimpinan Komisi II DPR, Junimart Girsang meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi berkomitmen dan bersikap netral dari berbagai kepentingan dan polarisasi politik.

"Pertama, saya sampaikan selamat mengemban amanah mulia sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI menahkodai wilayah yang menjadi episentrum politik, bisnis dan pemerintahan," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu kepada wartawan, Senin (17/10/2022).

Junimart berharap Heru Budi senantiasa untuk bersikap netral, konsisten dalam politik dan netral dari polarisasi politik masa sebelumnya. Ia pun meminta Heru Budi melakukan tata kelola pemerintahan yang dijalankan secara konsisten konsekuen sehingga berdampak positif pada kepercayaan publik atas penunjukan yang bersangkutan sebagai Pj Gubernur Jakarta dalam masa satu tahun kedepan.

"Untuk itu integritas dan kapasitas beliau secara terukur akan diuji dalam masa penjabat ini untuk lebih membenahi Jakarta dalam arti luas sebagai ibu kota negara," katanya.

2 dari 2 halaman

Tugas Heru Budi Tak Ringan

Bukan hanya Junimart yang menaruh harapan besar pada sosok Heru Budi dalam memimpin DKI Jakarta, Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Rifqinizamy Karsayuda berharap Heru Budi mampu mengatasi persoalan-persoalan yang ada DKI Jakarta. Mulai dari banjir, kemacetan dan tingkat polusi yang tinggi.

Beberapa persoalan ini kerap kali menjadi keluhan warga dan sorotan publik, karenanya Rifqinizamy berharap bisa diatasi dalam dua tahun kedepan.

Dia berharap kepada Heru Budi agar mengatasi beberapa persoalan-persoalan di Jakarta yang menjadi keluhan warga dan sorotan publik agar bisa diatasi dalam dua tahun ke depan.

“Karena itu kepemimpinan Pak Heru kami harapkan adalah kepemimpinan yang bukan sekadar tegas, tetapi juga akomodatif, responsif, dan bisa melindungi berbagai stakeholder, membingkai kebhinekaan dalam satu tarikan nafas Pancasila," ujarnya.

Rifqi juga menggarisbawahi masa kepemimpinan Heru Budi akan menghadapi tugas politik yang tidak ringan yaitu pemilihan Gubernur DKI Jakarta dan Pilpres 2024.

(*)