Saksi Sebut BLT Migor Imbas Lonjakan Harga CPO, Pengacara Terdakwa: Tak Ada Kerugian Negara

Liputan6.com, Jakarta - Kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor CPO di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) merembet ke persoalan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp6 triliun.

Kebijakan itu disebut-sebut menjadi salah satu penyebab kerugian negara yang disebabkan oleh para eksportir CPO dan minyak goreng yang lebih memilih melakukan ekspor, ketimbang menyalurkannya di dalam negeri. 

Dalam kesaksiannya di persidangan, Direktur Perlindungan Korban Bencana Sosial Kemensos Mira Riyanti Kurniasih mengakui, harga migor di pasar domestik yang tinggi kala itu tidak terlepas dari tingginya harga minyak sawit dunia di pasar internasional.

Untuk meringankan beban masyarakat, sesuai arahan Presiden tanggal 1 April 2022, pemerintah pun memutuskan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) yang akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM), penerima bantuan pangan non tunai (BPNT), dan penerima program keluarga harapan (PKH).

“Seperti itu. Sudah dimulai dari April (2022) kami realisasikan BLT untuk migor,” kata dia dalam kesaksiannya, Selasa (18/10/2022).

Dia menjelaskan, anggaran untuk BLT diambil dari pos anggaran bantuan sosial (bansos) secara umum yang sudah dialokasikan dalam APBN sejak November 2021, jauh sebelum ada kenaikan harga dan kelangkaan migor. 

“Sebenarnya itu diambil dari anggaran kami. Kami kan punya angggaran bansos, sejak November 2021, dianggarkan untuk program reguler. Kami ini, sebelum ada BLT migor, sesuai tugas dan fungsi kemensos memang punya program BPNT dan program keluarga harapan. Seperti itu,” kata Mira. 

Ia memastikan, tidak ada anggaran khusus yang secara diadakan untuk BLT migor. “Jadi saat itu kami gunakan anggaran yang ada dulu untuk menindaklanjuti arahan presiden,” ucap dia.

Terkait dengan nilai BLT yang diberikan sebesar Rp300 ribu dalam 3 bulan, atau Rp100 ribu perbulan perpenerima manfaat, Mira menjelaskan, BLT tersebut tidak khusus ditujukan hanya untuk membeli migor, tapi juga kebutuhan pokok yang lain karena terimbas inflasi pangan dari migor.

“Sebelumnya mereka sudah mendapatkan program BPNT, tetapi dirasakan kurang, maka itu ditambahkan. Terkait program tadi, istilahnya BLT Migor,” tuturnya. 

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan sendiri memutuskan untuk menambah jumlah penerima BLT minyak goreng menjadi 20,65 juta dari sebelumnya 20,5 juta penerima. Adapun penerima 20,65 juta ini berasal dari data termutakhir penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bansos pangan yang tercatat di Kementerian Sosial (Kemensos).

Selain dari yang terdaftar di Kemensos, BLT minyak goreng juga diberikan kepada Pedagang Kaki Lima Warung (PKLW) yang berjumlah 2,5 juta penerima. Sehingga total penerima BLT minyak goreng menjadi 23,25 juta orang.

Adapun anggaran yang disiapkan sebesar Rp6,2 triliun untuk yang ada di bawah Kementerian Sosial dan Rp 750 miliar untuk penerima PKLW. Dengan demikian total anggarannya menjadi 6,95 triliun. Untuk penyaluran BLT minyak goreng kepada PKLW, pemerintah menugaskan TNI/Polri untuk melakukannya kepada seluruh daerah di Indonesia.