Meja Pengaduan Balai Kota Jakarta, Warga Mengadu soal IMB dan Sertifikat Tanah

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghidupkan kembali pengaduan warga di Balai Kota DKI Jakarta. Program ini pernah dilakukan di era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"InsyaAllah begitu, besok saya melakukan pengarahan kepada pejabat DKI, nanti ada beberapa poin misalnya saya minta perwakilan wali kota setiap hari bergantian, setiap wilayah ada di sini nanti bergiliran," kata Heru Budi di Balai Kota Jakarta, Senin (17/10/2022).  

Heru menyebut, pengaduan masyarakat akan digelar setiap hari Senin-Kamis pukul 07.30-09.00 di pendopo atau teras Balai Kota DKI.

"Nanti diatur siapa yang piket jam 07.30-09.00, setelah itu beliau itu membawa apa yang didiskusikan masyarakat pengaduan, untuk didiskusikan," kata dia.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta agar Lurah se-Jakarta tak menjadikan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) sebagai staf pribadi. 

Hal ini diungkapkan Heru saat memberikan arahan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Wali Kota, Bupati, Camat, dan Lurah di Gedung Graha Bhakti, Taman Ismail Marzuki (TIM), Selasa (18/10/2022).

"Saya cerita lagi saya cerita lucu lagi mudah-mudahan Pak Lurah, Bu Lurahnya ada di sini," ujar Heru.

"Pastikan PPSU itu tidak jadi staf bapak. Tidak menjadi maaf, driver, yang bawain koran, nanti kan saya keliling kelurahan, termasuk nanti saya sowan ke kelurahan Duren Sawit. Pastikan tidak bekerja di rumah," kata Heru.

Heru mengaku pernah mendapatkan aduan dari petugas PPSU pada 2016 silam. Saat itu, kata dia seorang Lurah kedapatan menjadikan PPSU sebagai pengurus rumah.

"Saya cerita besok untuk bapak tidak lakukan. Saya tidak menyebutkan Lurahnya, yang ngadu itu PPSU-nya. Saya panggil lurahnya itu ke kantor. Jadi lurahnya itu, bayangin, jadi yang ngurusin di rumahnya dua, sopirnya satu, ya kurang dong," jelas dia.

Heru menyampaikan bahwa kala menerima aduan itu ia memanggil Lurah bersangkutan untuk dimintai keterangan. Dia berharap dibagikannya cerita tersebut agar kejadian serupa tak terulang.

Heru menegaskan kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hadir bahwa petugas PPSU tak boleh dijadikan staf pribadi. Pasalnya, kata dia sesuai kontrak tugas PPSU bukanlah demikian.

Reporter: Lydia Fransisca

Sumber: Merdeka.com