Pemerintah Targetkan Hapus Kemiskinan Esktrem di 2024

Sementara itu,Sekretaris Eksekutif TNP2K Suprayoga Hadi memaparkan sejumlah kebijakan yang perlu dioptimalisasi, terutama terkait sektor non pemerintah.

"Upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem mencakup tiga strategi, yakni menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan meminimalkan wilayah kantong-kantong kemiskinan," jelasnya.

Untuk menurunkan beban pengeluaran masyarakat miskin, lanjut Yoga, pemerintah memastikan kelompok miskin ekstrem dalam memperoleh berbagai program perlindungan sosial, pelibatan komunitas, lembaga non pemerintah, dan swasta, serta peningkatan akses masyarakat miskin ekstrem ke dokumen kependudukan.

"Ini yang selama ini kita kenal dengan pemberian bantuan sosial, subsidi, jaminan sosial, serta pengaman sosial di saat Covid-19," sebutnya.

Kemudian, terkait pelaksanaan strategi kedua yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, pemerintah melakukan pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi lokal, dan memberikan kemudahan akses pekerjaan.

"Hal ini dilakukan agar masyarakat menjadi lebih sustain karena tidak hanya diberikan bantuan sosial tetapi juga bagaimana mereka bisa diberdayakan," ungkap Yoga.

"Kita belajar dahulu kita punya PNPM contohnya, jadi bagaimana pemberdayaan masyarakat ini juga menjadi penting tetapi dalam aspek ekonomi yang juga kita dorong. Jadi kita akan coba bagaimana UMKM kita manfaatkan, bagaimana pengembangan ekonomi lokal, akses pekerjaan termasuk vokasi dan pelatihan, program padat karya, menjadi penting kita tingkatkan," sambungnya.

Untuk meminimalkan wilayah kantong kemiskinan, tutur Yoga, pemerintah meningkatkan kesempatan mendapatkan pekerjaan, meningkatkan kapasitas SDM, meningkatkan kapasitas dan akses pembiayaan UMKM.

Selain itu juga mendorong konvergensi anggaran dan konsolidasi program, serta meningkatkan peran daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

"Kantong kemiskinan ini bukan hanya ada di desa tetapi juga ada di daerah kumuh perkotaan. Bahkan beberapa daerah di Jakarta seperti di wilayah Galur, Kecamatan Senen masih banyak penduduk yang tidak punya KTP, tidak terdaftar di bantuan sosial. Nah ini yang harus kita lihat lagi datanya," kata Yoga.