Rayakan Hari Santri, Ma'ruf Amin Sebut 3 Peran Santri dalam Kemajuan Negeri

Ada banyak ideologi yang juga dikenal Islami, seperti khilafah, mamlakah, emirat, bahkan republik. Namun, kata Ma'ruf, semua itu bukan ditolak tetapi tertolak di Indonesia.

"Kalau ditolak bisa masuk tapi ditolak. Kalau tertolak itu tidak bisa masuk, tertutup, karena apa, karena menyalahi kesepakatan yang oleh santri dipegang teguh sebagai kesepakatan nasional dalam rangka semangat hifzul misah," terangnya.

Adapun yang ketiga adalah semangat imaratul ardi atau membangun dan memakmurkan bumi. Tuhan sendiri telah mengatakan bahwa telah menciptakan manusia dengan tanggung jawab memakmurkan bumi.

"Karena itu kaum santri dituntut untuk memperbanyak sebab-sebab imarah, asbabul imarah yaitu melalui pengembangan ekonomi, melalui masalah pengembangan di pertanian, perkebunan, pertambangan, perindustrian. Untuk bisa mengembangkan bumi itu membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya santri dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk bisa mewujudkan tugas imaratul ardi," Ma'ruf menandaskan.

Pemerintah menyelengarakan Hari Santri Nasional 2022 di Gedung Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) dengan mengundang berbagai kalangan ulama, habib, santri, hingga pejabat negara. Adapun tema yang diusung adalah "Ideologi Negara, Ideologi Santri".

Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan, ini menjadi pertama kalinya peringatan Hari Santri Nasional diselenggarakan di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat. Tentu bukan tanpa alasan, sebab politik turut mengurusi soal ideologi negara.

"Ideologi negara ini dulu dibangun oleh bangsa Indonesia bersama kaum santri, bersama para ulama, sehingga menjadi kewajiban bagi seluruhnya mempertahankam ideologi negara, dan tidak usah dipertentangkan dengan ideologi lain karena ideologi negara itu ideologi santri," tutur Mahfud di Lapangan Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Jumat (21/10/2022).

Menurut Mahfud, saat ini santri tidak lagi dipandang sebelah mata, semisal dulu yang dinilai kampungan, hanya dapat bekerja di Kementerian Agama (Kemenag) alias dianggap berlapangan pekerjaan sempit.

"Sudah ada yang menjadi Presiden, Wakil Presiden, masuk ke berbagai profesi pejabat, saudagar, pimpinan Ormas, Gubernur, Bupati, Walikota, bahkan sastrawan. Sekarang juga sudah banyak masuk ke berbagai jabatan penting di perguruan tinggi. Bukan hanya bekerja dalam urusan agama tapi juga berbangsa bernegara," jelas dia.