PDIP Nilai Wajar Adanya Koalisi Besar Parpol, Walau Terminologi Ini Tak Dianut Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Menangggapi pemberitaan di media massa tentang Koalisi Besar Partai Politik yang diprakarsai oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan dihadiri 5 partai politik, Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly menyatakan itu adalah hal yang biasa menjelang Pemilu dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

"Ya, koalisi lima partai politik itu hal yang biasa, apalagi menjelang tahun politik seperti Pemilu dan Pilres," ujar Yasonna, Senin (3/4/2023).

Namun, Yasonna mengatakan bahwa terminologi koalisi versus oposisi tidak dikenal dalam Sistem Presidensil yang dianut Indonesia, karena Indonesia hanya menganut sistem parlementer.

"Benar bahwa menurut Pasal 6A Ayat 2, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dalam konteks ini, sesuai konstitusi maka terminologinya adalah partai pengusung, termasuk bagi parpol yang bisa mengusulkan sendiri," jelas Yasonna.

"Jika didukung partai lainnya, fungsinya sebagai partai pendukung. Jadi gabungan partai politik yang secara konstitusi dan undang-undang bisa mencalonkan, seharusnya disebut sebagai partai pengusung calon Presiden dan Wakil Presiden," tambahnya.

Yasonna menyatakan, pengalaman Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014, di mana dibangun konsep koalisi dan oposisi, mempertajam dikotomi di DPR-RI, sehingga menimbulkan kegaduhan dan deadlock.

"Saya kira kita harus bangun suatu budaya politik kita yang lebih guyub, mengedepankan prinsip musyawarah mufakat, dan secara konstitusional membangun sistem presidensil yang lebih baik," ujar Yasonna.