Setara Institute: Jangan Ada Pihak Lain Manfaatkan Kelemahan Polri untuk Memecah Belah

Liputan6.com, Jakarta Tuntutan agar Polri membenahi internal terus masyarakat suarakan. Tidak ada jalan lain agar kepercayaan kembali meningkat. Sebab, baik buruk Polri juga bisa berdampak pada penilaian terhadap kinerja Presiden Jokowi.

Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, tidak ada jalan lain bagi Polri kecuali melakukan percepatan reformasi dengan suatu desain komprehensif, berbasis bukti, dan berkelanjutan.

"Polri harus solid, profesional, berintegritas dalam menjalankan mandat, sebagaimana pesan Jokowi. Karena jika tidak berbenah, pada akhirnya, kinerja Polri juga akan merusak kinerja Jokowi, karena Jokowi adalah atasan Kapolri," kata Hendardi, Jumat (22/10/2022).  

Polri terus dalam sorotan masyarakat. Setelah kasus dugaan pembunuhan Brigadir J yang menyeret banyak perwira Polri ke pengadilan, kegagalan pencegahan potensi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, masyarakat dikejutkan dengan dugaan keterlibatan salah satu jenderal dalam peredaran narkoba.

Jokowi oun tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan para perwira tinggi dan menengah di Istana. Dalam arahannya, Jokowi memerintahkan agar Polri berbenah. Jokowi meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit menindak tegas polisi yang melanggar aturan. Dia juga ingin polisi meninggalkan kemewahan, lebih peka dengan kondisi masyarakat yang sedang krisis.

Hendardi menilai, pengarahan langsung Presiden Jokowi terhadap 559 pejabat Polri dari unsur Mabes Polri, Polda dan Polres adalah agenda luar biasa yang menggambarkan kegeraman presiden atas kinerja institusi Polri menjalankan mandat konstitusionalnya menjaga keamanan, memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat dan menegakkan hukum. 

Sebagaimana permintaan Jokowi, Hendardi mengatakan, internal Polri harus solid dan harus tampil percaya diri. Kalau terlihat ragu dan tidak tegas, justru akan semakin menurunkan kepercayaan publik.

Menurutnya, keretakan dan terganggunya kohesi anggota di tubuh Polri, bukan hanya akan melemahkan kepercayaan publik, tetapi potensi politisasi sistematis kelompok-kelompok tertentu, baik yang sejak lama menanti momentum ini karena merasa diperlakukan tidak adil dalam penegakan hukum.

"Maupun conflict entrerpreneurs yang memanfaatkan kelemahan Polri untuk mengganggu keamanan, melakukan tindakan terorisme, maupun menciptakan instabilitas," kata Hendardi.