Komisi IX: Pemerintah dan BPOM Jangan Saling Menyalahkan di Kasus Ginjal Akut

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Saleh Daulay menuturkan, pemerintah belum maksimal menangani kasus ginjal akut anak-anak. Saleh mengatakan, pemerintah perlu bekerja maksimal. Tidak perlu saling menyalahkan antara Kementerian Kesehatan dan BPOM.

"Menurut pantaun kami, pemerintah belum bekerja maksimal. Masih saling tunggu. Antara kemenkes dan BPOM belum bersinergi. Malah cenderung pada kesan saling menyalahkan," ujar Saleh kepada wartawan, Senin (24/10/2022).

Cecar BPOM, Komisi IX DPR: Kok Bisa Anggur Muscat Beredar di Supermarket?

Untuk itu, Ketua Fraksi PAN DPR RI ini meminta Kementerian Kesehatan segera mencari obat gagal ginjal akut. Jangan berlama-lama agar tidak jatuh korban semakin banyak.

"Kementerian Kesehatan diminta untuk segera mencari obat gagal ginjal akut ini. Obat tersebut harus segera diberikan kepada para pasien yang terpapar. Tidak boleh berlama-lama karena dikhawatirkan korban akan semakin banyak," ujar Saleh.

BPOM perlu mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap kandungan obat sirup yang diduga menjadi penyebab. Menurut Saleh, BPOM kurang melakukan pengawasan obat.

"BPOM dinilai kurang tekun dalam melaksanakan pengawasan dan pengujian. Kalau sudah kejadian seperti ini baru sibuk dan terkesan kalang kabut," ujarnya.

Kemenkes dan BPOM juga diminta jangan buru-buru memusnahkan obat yang disita. Harus dijelaskan dan dilakukan klarifikasi.

"Ini diperlukan agar produsen obat-obatan itu tidak dirugikan. Karena isu yang berkembang saat ini belum tentu menguntungkan mereka. Sementara, obat mereka belum tentu juga salah," kata Saleh.

Pemerintah mendatangkan obat yang relevan untuk menyembuhkan penyakit gagal ginjal akut dari Singapura dan Australia. Untuk tahap pertama, Kementerian Kesehatan mendatangkan 26 vial dari 200 vial yang dipesan.

2 dari 2 halaman

Polisi Perlu Turun Tangan

Ilustrasi obat batuk anak dari India dan kaitannya dengan gangguan ginjal akut. Foto: unsplash.

Polisi menurutnya juga perlu turun tangan membantu Kemenkes dan BPOM melakukan penyelidikan. Jika terbukti kesalahan dan unsur kesengajaan, harus ditindak tegas.

"Mendesak agar kepolisian RI bersama BPOM dan kemenkes untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Kalau terbukti ada kesalahan dan unsur kesengajaan, maka harus segera ditindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku," kata Saleh.

Fasilitas kesehatan juga perlu memberikan pelayanan terbaik bagi pasien yang terpapar. Harus ada upaya sungguh-sungguh agar bisa sembuh.

"Mendesak seluruh fasilitas kesehatan yang ada untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pasien yang terpapar. Harus ada upaya sungguh-sungguh agar mereka bisa sembuh dan sehat kembali," tutup Saleh.