Hadapi Ancaman Krisis, Pemerintah Diminta Mulai Fokus untuk Ciptakan Ketahanan Pangan

FOTO: Panen Padi Rutin di Kawasan Ujung Menteng — Petani memanen padi dari Sawah Abadi di kawasan Ujung Menteng, Jakarta, Rabu (23/2/2022). Padi hasil panen tersebut tidak dijadikan beras, tapi dijadikan benih untuk dibagikan kepada kelompok tani yang ada di wilayah Jakarta. (merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan hampir seluruh negara di dunia cemas dengan kondisi perekonomian, khususnya krisis pangan yang akan terjadi pada 2023 mendatang.

Terkait hal tersebut, ada banyak cara yang dilakukan, salah satunya menanggulangi ancaman alih fungsi lahan. Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Prof Harianto mengamini hal tersebut adalah ancaman nyata bagi ketahanan pangan.

"Alih fungsi lahan pangan menjadi non-pertanian tentunya ancaman nyata bagi ketahanan pangan pada saat daya beli dan kemampuan impor pangan rendah, terutama alih fungsi lahan pangan di Jawa," kata dia, Kamis (27/10/2022).

Dia menyadari, penggunna lahan untuk non pertanian memang lebih menguntungkan daripada tanaman pangan. Meski demikian, itu masih bisa ditekan, salah satunya membuat alih fungsi lahan sulit dan mahal.

Bukan hanya itu saja, lanjut Harianto, pemerintah tetap menjadikan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai upaya agar lahan pertanian tetap terjaga dan tidak berkurang.

"Indonesia memiliki Undang-undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan peraturan ini tentunya perlu menjadi landasan bagi berbagai program," jelas Harianto.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) masih akan terus memerangi upaya-upaya terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Diimbau agar para petani atau para pemilik lahan untuk tidak melepaskan lahan dengan alasan apa pun.

Edan, Traktor Setan dengan Teknologi Remot Mampu Bajak 5 Hektar Sawah

2 dari 3 halaman

Krisis Pangan buat Cemas

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan hampir seluruh negara di dunia cemas dengan kondisi perekonomian, khususnya krisis pangan yang akan terjadi pada 2023 mendatang.

Menurut dia, rasa cemas itu diucapkan oleh para Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian G20 saat Joint Finance and Agriculture Ministers Meeting (JFAMM) di Washington DC, Amerika Serikat, pada 11 Oktober 2022.

"Di pertemuan itu kesimpulannya kita semua cemas dengan kondisi di 2023. Tidak ada negara yang cukup jago meneliti kemampuan untuk menjawab tantangan yang besok akan terjadi," kata Syahrul saat Training of Trainer di BBPKH Cinagara, Bogor, Rabu (26/10/2022).

Bahkan, Vice President World Bank pada saat pertemuan itu juga mengatakan bahwa situasi tahun depan bisa menjadi paling buruk.

"Bukan hanya gelap, tetapi sesuatu yang dinilainya sangat jelek," ucap Syahrul.

3 dari 3 halaman

Genjot Produktivitas

Menurut dia, untuk menghadapi kerawanan pangan global, Kementan terus berupaya menggenjot produktivitas pertanian, menggunakan varietas unggul, dan menciptakan petani milenial.

"Ini menjadi tugas kita, terutama orang-orang yang andal di pertanian. Pangan tidak boleh bersoal. Pertanian itu harus kita jaga bersama. Dan kita yang menjadi pejabat jangan sampai salah maintenance," kata dia.

Selain itu, Kementan juga harus memperkuat jaringan dan mengembangkan pupuk organik sebagai penyubur tanaman. Ini mengingat harga pupuk Indonesia terus naik. Sebab, harga pupuk dunia pun melonjak.

"Kita harus mengubah mindset para petani dengan kondisi yang ada, yaitu mengembangkan pupuk organik. Kalau tidak ada pupuk kimia, bukan berarti dunia selesai. Kita bisa buat pupuk sendiri kok. Selama ini kita dijejali pupuk komersial," ujarnya menjelaskan.