Pengacara Sebut Dakwaan AKBP Arif Rachman Prematur, Harus Dibatalkan Demi Hukum

Kemudian, lanjutnya, dalam Pasal 11 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 disebutkan bahwa 'Setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang untuk melawan atau menentang atasan, dan menyampaikan laporan yang tidak benar kepada atasan'.

Termasuk juga saat mengetahui bahwa Brigadir J masih hidup lewat salinan rekaman CCTV, tindakan terdakwa Arif Rachman yang menelepon Hendra Kurniawan pun sudah sesuai dengan peraturan administrasi. Termasuk ketika menerima perintah dari Ferdy Sambo untuk memerintahkan Baiquni Wibowo menghapus salinan rekaman CCTV.

"Dalam Pasal 16 huruf d Perkap No.13/2006 juga menyebutkan bahwa 'Pengamanan bahan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 15 ayat 2 meliputi penghapusan dan pemusnahan bahan keterangan', lagipula file yang dihapus bukan file asli melainkan copy atau salinan rekaman," ujarnya.

Junaedi menegaskan, tindakan kliennya yang mematahkan laptop Baiquni Wibowo di dalam mobil yang terparkir di depan Masjid Mabes Polri itu juga dilakukan atas perintah Ferdy Sambo. Terlebih, dalam bagian D tentang Tata Kerja, Lampiran VII Perkap Nomor 6 Tahun 2017 disebutkan bahwa 'Pimpinan unit kerja di lingkungan Dipropam Polri wajib untuk menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan'.

Atas dasar uraian tersebut, sambungnya, tindakan Arif Rachman sudah sesuai dengan tugas dan peraturan administrasi, serta perintah atasan yang sah.

"Sehingga apabila terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang onrechtmatige oversheidsdaad atau perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam segenap tindakan tersebut maka seharusnya diuji terlebih dahulu di Peradilan Tata Usaha Negara sebelum dikakukan pemeriksaan pidana perkara a quo," kata Junaedi.

Atas dasar itu, dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa Arif Rachman dianggap prematur, karena penyalahgunaan wewenang atau dugaan perbuatan bersifat melawan hukum Arif Rachman harus terlebih dahulu melalui proses indentifikasi pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Mohon perhatian Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara, bahwa selain hal tersebut pemeriksaan perkara a quo yang dilaksanakan tanpa didahului oleh pengujian terhadap tindakan Terdakwa Arif Rachman melalui PTUN mengakibatkan surat dakwaan a quo beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena melanggar asas praesumptio iustae causa karena suatu tindakan administrasi pejabat dianggap benar dan tidak mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum sepanjang tidak ada atau belum diputuskan sebaliknya oleh PTUN," Junaedi menandaskan.