Alasan Tersangka Tragedi Kanjuruhan dari Polisi Tidak Dijerat UU Keolahragaan

Liputan6.com, Jakarta - Polri sejauh ini telah menetapkan enam tersangka kasus dugaan kelalaian dalam Tragedi Kanjuruhan, Malang yang menewaskan ratusan orang.

Namun ada perbedaan pasal yang dipersangkaan terhadap tersangka Tragedi Kanjuruhan dari kalangan sipil dan anggota Polri, yakni berkaitan dengan penggunaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Tiga tersangka yakni Akhmad Hadian Lukita selaku Dirut PT LIB, Abdul Haris selaku Ketua Panpel, dan Suko Sutrisno selaku Security Officer dijerat dengan pasal Pasal 359 dan atau Pasal 360 KUHP dan atau Pasal 103 ayat (1) jo Pasal 52 UU Keolahragaan.

Sementara tiga tersangka dari anggota Polri, yakni Kabagops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto, Danki 3 Sat Brimob Polda Jatim AKP Hasdarman, Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi dijerat Pasal 359 KUHP tentang (kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati dan atau Pasal 360 KUHP tentang (kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat).

Menanggapi hal itu, Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa perbedaan penerapan pasal antara tersangka sipil dan polisi karena menyangkut bidang dan tugas mereka yang berbeda.

"Kita kan memeriksa ada 11 saksi ahli, satu ahli di antaranya saksi ahli bidang olahraga. Kalau polisi kena karena kelalaiannya, dia tidak punya tanggung jawab di bidang sarana dan prasarana di bidang olahraga," kata Dedi saat dihubungi, Sabtu (29/10/2022).

Sementara untuk tiga tersangka yang merupakan pelaksana dalam pertandingan sepak bola, dikenakan pasal keolahragaan karena mereka bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana.

"Yang punya tanggung jawab di bidang sarana dan prasarana ya orang orang itu, yang mengaudit. Harusnya dia mengaudit layak atau tidaknya. Harusnya dia juga membuat kontigensi plan atau emergency plan, itu kan gak dibuat," jelasnya.