Menteri Boleh Nyapres, Jokowi: Kalau Mengganggu Akan Dievaluasi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan menteri maju sebagai calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) asalkan mendapatkan izin dari Presiden.

Menyikapi hal ini, Jokowi menekankan bahwa menteri harus mengutamakan tugasnya sebagai pejabat negara.

"Tugas sebagai menteri harus diutamakan," kata Jokowi kepada wartawan di JIExpo Kemayoran Jakarta, Rabu (2/11/2022).

Namun, dia akan mengevaluasi kinerja para menteri yang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres. Jokowi akan mempertimbangkan memberikan cuti panjang apabila kegiatan kampanye calon presiden menganggu kinerja sebagai menteri.

"Tetapi kalau kita lihat nanti mengganggu ya akan dievaluasi, apakah memang harus cuti panjang banget atau tidak," ucap Jokowi.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan menteri yang ingin maju sebagai calon presiden tidak perlu mundur dari jabatan.

Putusan itu merupakan hasil dari permohonan uji materi yang diajukan Partai Garuda terhadap Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu.

Dalam pasal tersebut, pejabat negara, kecuali presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan anggota DPD, serta kepala daerah harus mengundurkan diri bila dicalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden.

Ketua MK Anwar Usman menyampaikan MK mengabulkan permohonan tersebut. Menteri tidak perlu mundur dari jabatan asal mendapatkan izin dari presiden.