Tugas Baru Heru Budi Hartono dari Jokowi: Intensifkan Angkutan Massal Jakarta

Dalam kesempatan itu hadir pula Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Diketahui, sebelumnya, Heru Budi juga bertemu Budi Karya Sumadi di Kementerian Perhubungan, pada 2 Oktober 2022, membahas seputar transportasi dan angkutan massal.

Pada rapat ini Budi Karya melaporkan perkembangan pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) di DKI Jakarta. Ia menjelaskan, investor dalam pembangunan MRT tidak hanya dari Jepang, tetapi juga dari Korea dan Inggris yang akan masuk sebagai konsorsium.

"Kami rencanakan pada saat G20, ada signing antara pihak Indonesia, itu Kemenhub dan DKI dan pihak Jepang, Korea, dan Inggris," kata Budi.

Lebih lanjut, Budi menyampaikan bahwa Kemenhub akan mendukung visi Presiden Jokowi yang mengutamakan angkutan massal perkotaan dengan menjadikan DKI Jakarta sebagai contoh.

"Tentu waktu dari pembangunan ini dikaitkan dengan kemampuan finansial dari pemerintah dan pemerintah daerah," jelasnya. 

Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan bakal menindaklanjuti arahan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Dia menyebut akan segera melakukan kajian bersama dengan berbagai pihak terkait.

Salah satunya, kata Syafrin dengan jajaran Polda Metro Jaya agar dinamika kemacetan lalu lintas di Jakarta bisa berjalan sesuai rencana. Syafrin menyebut, pihaknya akan melakukan kajian secara komprehensif.

"Untuk pengurusan hal ini akan kami dalami. Lalu, saat ini kami sedang melakukan kajian secara komprehensif, sehingga nanti dari hasil kajian akan didapatkan hasil yang paling optimal untuk kelancaran lalu lintas," kata Syafrin di Lapangan Silang Monas Sisi Selatan, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022).

Diketahui Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memimpin apel bersama jajaran Forkopimda DKI serta seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta pagi hari ini.

Dalam kesempatan itu, Heru memberikan arahan kepada jajaran Dinas Perhubungan DKI agar dapat mengendalikan kemacetan lalu lintas (lalin) sehingga memudahkan mobilisasi warga.

"Sudah menjadi kewajiban kita semua untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat, menciptakan kondisi dan situasi lalu lintas yang tertib, serta aman," kata Heru.

Heru menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan transportasi yang terintegrasi untuk memudahkan aktivitas, dan mobilitas warga sekaligus mendorong penyelenggaraan transportasi yang berkelanjutan.