Rakornas 2022, KPI Sahkan Tiga Aturan Baru Tentang Penyiaran Nasional

Terkait Rancangan Undang-Undang Penyiaran, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan DPR melalui komisinya perlu menetapkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi baru membahas soal beleid penyiaran.

Sebagai Ketua Panitia Kerja (panja) Rancangan Undang-Undang Penyiaran, Abdul berharap Komisi I dapat segera mengirimkan draf RUU Penyiaran ke Badan Legislasi (Baleg).

“Kalau Baleg setuju, akan dibawa ke paripurna DPR. Selanjutnya draf RUU dikirimkan ke pemerintah untuk dibuat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sandingan yang akan dibahas bersama dengan Komisi I. Kita perkirakan butuh dua masa sidang untuk pembahasan RUU, sehingga diharapkan pada Juli 2023 RUU Penyiaran sudah dapat ditetapkan menjadi Undang-Undang”, harap Abdul yang juga hadir dalam acara rakornas KPI.

Abdul memastikan komisinya sudah menyiapkan landasan untuk pengaturan media baru yang diatur dalam RUU terkait. Sehingga, regulasi penyiaran akan mengalami perubahan yang mendasar, jika undang-undang penyiaran yang baru sudah ditetapkan.

"KPI tentu akan lebih mudah membuat aturan turunannya untuk revisi P3 & SPS. Selain itu, perbaikan nasib KPID juga menjadi perhatian dalam revisi Undang-Undang Penyiaran," urai Abdul.

Abdul optimis, pembahasan RUU Penyiaran tidak memakan waktu lama. Hal itu dikarenakan, beberapa masalah krusial yang menyebabkan draf RUU tidak dapat disahkan oleh DPR RI periode 2014-2019 sudah tuntas melalui Undang Undang Cipta Kerja.

Selain bicara tentang RUU Penyiaran, Abdul Kharis juga menyoroti pelaksanaan Analog Switch Off (ASO) pada 3 November 2022 kemarin.

Kondisi transisi yang sedang dialami masyarakat dengan terjadinya migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital, harus diakui tidaklah mudah. Apalagi, media baru yang hadir di tengah masyarakat juga semakin gencar dan butuh langkah antisipatif untuk menjawab tantangan itu.

“Adaptasi pada pola penyiaran digital tidak semudah membalik telapak tangan,” terang Abdul Kharis.

Meski begitu, Abdul memastikan televisi swasta dan televisi publik tengah bahu membahu melaksanakan perintah Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa ASO harus dimulai pada 2 November 2022.

ASO yang sudah berlangsung di Jabodetabek, harus segera disusul oleh daerah lain. Apalagi sebentar lagi ada Piala Dunia yang memiliki magnet yang sangat besar bagi penonton.

“Kami mendukung sepenuhnya upaya memberi perhatian bagi masyarakat tidak mampu dengan penyediaan STB,” ujar menutup.