Bertemu Ketua DPR Korsel, Puan Maharani Sampaikan Duka Atas Tragedi Itaewon

Di sisi lain, DPR RI mengapresiasi bantuan pemerintah dan rakyat Korea Selatan berupa obat-obatan, peralatan medis dan lain-lain kepada Indonesia di masa awal pandemi Covid-19. Puan menyebut, People to people contact penting untuk terus dikembangkan dalam mendukung kerja sama yang lebih erat antarkedua negara.

"Hubungan pemerintah dapat mengalami pasang surut, namun kerja sama antarnegara dapat berlangsung baik, jika terdapat hubungan erat antarmasyarakatnya. Hal ini dapat kita dorong salah satunya melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat, dan pemuda-pemudi secara langsung," sebutnya.

Puan pun menyampaikan harapannya agar DPR RI dan Majelis Nasional Korsel meningkatkan kerja sama parlemen. Hal ini mengingat, diplomasi parlemen memiliki fleksibilitas dalam melakukan tugasnya dibanding yang dilakukan pemerintah.

"Dalam hal diplomasi pemerintah mengalami jalan buntu, diharapkan diplomasi parlemen akan mencari terobosan. Karenanya diplomasi parlemen dapat melengkapi pelaksanaan diplomasi antar pemerintah," paparnya.

"Saat ini diperlukan sinergi antara pemerintah dan parlemen dalam mengatasi berbagai tantangan global, yang semakin kompleks untuk ditangani oleh pemerintah sendiri," tambahnya.

Adapun peningkatan kerja sama parlemen yang bisa dilakukan seperti saling bertukar praktek baik (best practices), pengetahuan serta pengalaman terkait fungsi parlemen di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran. "Saya berharap DPR RI dan National Assembly Korea juga meningkatkan kerja sama untuk memperkuat multilateralisme dalam mengatasi berbagai permasalahan global," ucapnya.

Cucu Proklamator RI Bung Karno itu pun menyoroti kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan Korsel. Puan mengingatkan, soal DPR RI yang belum lama ini meratifikasi Perjanjian Ekonomi Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) guna meningkatkan arus perdagangan kedua negara. "Saya mengajak Parlemen Korea Selatan untuk bersama-sama mendukung dan mendorong kedua Pemerintah untuk terus mengembangkan kerja sama bilateral demi kemakmuran dan kesejahteraan bersama," ujarnya.

Puan juga mendorong Parlemen Korsel untuk mendukung komitmen Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol, untuk terus memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia sesuai dengan perkembangan dunia yang dinamis.

Sejumlah kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan di antaranya adalah investasi strategis industri mobil listrik dan bateral serta investasi Korea dalam pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang akan menyerap banyak tenaga kerja. Tahun 2022 juga ditandai dengan semakin sinergisnya hubungan Indonesia-Korea dengan kesepakatan untuk meningkatkan kualitas pertanian Indonesia melalui smart farming dengan teknologi tinggi yang ramah lingkungan.

"Saya mengapresiasi penghapusan berbagai tarif produk Indonesia untuk ekspor ke Korea. Hal ini akan mendorong efisiensi dan perdagangan kedua negara," ungkapnya.

Untuk diketahui, Indonesia dan Korea Selatan juga memiliki lebih dari 32 kerja sama antar kota/provinsi di kedua negara. Puan menyampaikan komitmen dukungannya terhadap perluasan dimensi kerja sama antara Indonesia dan Korsel.

"Bukan hanya dalam tataran pemerintah pusat saja, namun juga antar pemerintah daerah kedua negara," ucapnya.

Puan kemudian membicarakan soal kerja sama kedua negara di bidang pertahanan. Lalu, ia menyinggung soal proyek kerja sama pesawat tempur KF-21 Boramae IFX Jet tempur generasi terbaru yang berhasil dikembangkan kedua negara.

"Rencananya pesawat tempur ini akan diproduksi massal mulai tahun 2026. Kerja sama ini juga penting untuk pengembangan teknologi pertahanan dan kapasitas sumber daya manusia," katanya.

Sementara itu terkait pendidikan, DPR RI berharap Parlemen Korsel mendukung penambahan kerja sama dengan Indonesia. Menurut Puan, hal ini mengingat Korea Selatan dikenal sebagai negara yang maju dalam hal pendidikan dan riset.

"Indonesia tengah mengalami bonus demografi dengan banyaknya penduduk usia muda/produktif, sehingga perlu pendidikan yang berkualitas. Perlu terus dijajaki kerja sama pendidikan dengan melakukan lebih banyak hal," jelasnya.

Tak hanya itu, Puan pun berharap Parlemen Korsel memberi perhatian kepada sekitar 39.000 WNI yang tinggal di negara tersebut. Baik pekerja migran Indonesia (PMI), pelajar, WNI kawin campur, dan WNI yang bekerja di bidang-bidang lainnya, termasuk bidang perikanan. "Para WNI, dalam hal ini para pekerja migran Indonesia, turut mendukung perekonomian Korea Selatan," katanya. “Untuk itu, mohon perhatian dan dukungan parlemen Korea Speaker Kim Jin-pyo terhadap para WNI di Korea Selatan, agar mereka dapat beraktifitas dengan baik, sesuai bidangnya,” sambungnya.

Di akhir pertemuan, Puan mengundang Kim dan Parlemen Korsel untuk berkunjung secara resmi ke Gedung DPR RI di Jakarta. "Semoga pertemuan ini bisa menghasilkan hubungan bilateral yang lebih erat lagi, serta Indonesia dan Korea dapat menjalin kerja sama dan kolaborasi lebih baik kedepannya. Kamsahamnida, terima kasih," ungkapnya.

Sementara itu, Kim Jin-pyo mengatakan kunjungan Puan bersama delegasi DPR sangat bermakna. Sebab, kunjungan ini merupakan kunjungan resmi DPR RI pertama di Majelis Nasional Korsel dalam 16 tahun terakhir.

"Hubungan Indonesia dan Korea Selatan terus berkembang dan Indonesia satu-satunya negara Asean yang memiliki kerja sama strategis dengan Korsel," kata Kim Jin-pyo.

Kim pun mengucapkan selamat kepada DPR atas keberhasilan menyelenggarakan Sidang IPU ke-144 Bali bulan Maret tahun ini dan perhelatan 'The 8th G20 Parliamentary Speaker Summit' (P20) di Jakarta bulan Oktober lalu.

"Kami harap terus ada komunikasi antara DPR RI dengan Parlemen Korsel. Semoga kerja sama parlemen makin aktif dan persahabatan kedua negara makin kokoh," tutupnya.

Dalam pertemuan ini, Puan didampingi delegasi anggota DPR RI. Adapun beberapa anggota DPR yang ikut dalam pertemuan di antaranya adalah Wakil Ketua Komisi I Utut Adianto, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto, Wakil Ketua Komisi X Agustina Wilujeng Pramestuti, Wakil Ketua Komisi VIII Diah Pitaloka, serta Anggota Komisi III Johan Budi S. Pribowo dan Dede Indra Permana.

Reporter: Nur Habibie/Merdeka.com